Aktivis 98 Menyuarakan Reformasi Sistem Politik Nasional
Kebijakan insentif pajak juga dinilai justru membebani kelas menengah ke bawah.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Aktivis 98 dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan perombakan kabinet, reformulasi kebijakan perpajakan dan reformasi sistem politik nasional guna memastikan visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya dinikmati kalangan elite.
Seruan ini lahir dari retreat dan konsolidasi nasional yang digelar di Lor Sambi, Kaliurang Sleman pada 9-10 Agustus 2025, diikuti perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan.
“Kami melihat beberapa indikator Fragile States Index Indonesia mengalami tekanan akibat lemahnya kinerja sebagian pembantu presiden yang tidak selaras dengan visi Indonesia Emas. Reshuffle bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi langkah strategis untuk memastikan pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat duduk di posisi kunci,” tegas Surya Wijaya, Ketua Konsolidasi Aktivis 98, Minggu (10/8/2025).
Mereka menilai sejumlah kementerian lebih mengutamakan kepentingan politik dan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan rakyat, yang berdampak pada lemahnya respons terhadap isu strategis seperti harga pangan, lapangan kerja, dan inflasi, serta tidak optimalnya koordinasi antarsektor dalam program prioritas nasional.
Keadilan fiskal
Selain itu, kebijakan insentif pajak juga dinilai justru membebani kelas menengah ke bawah. “Kebijakan yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi. Prinsip keadilan fiskal harus ditegakkan: yang mampu, membayar lebih,” ujar Surya.
Isu lain adalah pembentukan superholding BUMN, Danantara. Aktivis menuntut agar Danantara dikelola transparan demi kepentingan publik, bukan menjadi instrumen oligarki baru. Mereka meminta mekanisme pengawasan independen yang melibatkan publik, akademisi dan lembaga antikorupsi.
Dalam ranah politik, Aktivis 98 mendesak revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu agar sistem lebih demokratis. Tuntutan mereka meliputi penghapusan parliamentary threshold dan presidential threshold menjadi nol persen pada Pemilu 2029, pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sesuai Putusan MK 135, Pilkada langsung oleh rakyat dan verifikasi partai politik diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
“Indonesia Emas harus bebas dari dominasi oligarki. Demokrasi yang sehat akan melahirkan kebijakan ekonomi yang adil,” kata Adi Wibowo, juru bicara Aktivis 98.
Tokoh nasional
Mereka juga berencana bersilaturahmi dengan tokoh nasional, termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Megawati Soekarnoputri, serta melakukan evaluasi setahun pemerintahan Prabowo–Gibran pada Oktober mendatang.
Tuntutan Aktivis ’98 Indonesia, Mendesak Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet, mengkaji ulang kebijakan insentif pajak yang membebani rakyat, menegaskan bahwa Danantara milik rakyat, bukan elite dan melakukan reformasi UU Politik yang menjamin hak politik rakyat. (*)
