Dosen UGM Mengkaji Dampak ART dan BOP bagi Indonesia
Setelah dicermati, kedaulatan dan kemakmuran itu justru lebih menguntungkan Amerika Serikat.
--- 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Dua orang dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rimawan Pradiptyo SE M Sc Ph D serta Prof Dr Dafri Agussalim MA, melakukan kajian terhadap ART (The Agreement on Reciprocal Trade) dan BOP (Board of Peace).
Hasil kajian ilmiah itu kemudian disampaikan dalam Forum Diskusi Wartawan, Jumat (6/3/2026), di DPRD DIY. Diskusi yang mengangkat tema Membaca ART dan BOP dalam Perspektif Konstitusi, Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Kepentingan Nasional Indonesia itu juga dihadiri Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.
Selain didiskusikan apa dampaknya bagi Indonesia, dibahas pula untung-ruginya bagi perekonomian dan politik serta kedaultan Indonesia. Sebagai pembicara, Rimawan Pradiptyo selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM itu membeberkan adanya “12 pil beracun” di balik kesepakatan perdagangan tersebut.
Dalam diskusi itu Rimawan Pradiptyo menunjukkan satu per satu poin-poin yang ada di dalam ART. Sekilas, mukadimahnya sangat bagus berisi kedaulatan dan kemakmuran ekonomi.
Menguntungkan Amerika
Setelah dicermati, kedaulatan dan kemakmuran itu justru lebih menguntungkan Amerika Serikat, sementara dalam perjanjian kerja sama perdagangan itu Indonesia berada pada pihak yang dirugikan.
“Meski judulnya trade, perdagangan, tapi mohon maaf ini sudah lebih dari ususan ekonomi bahkan masuk ranah politik. Yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump berupa alasan tarif itu hanyalah pancingan semata. Dari kesepakatan ART, hanya lima persen atau 4 pasal saja yang membahas tarif,” jelasnya.
Merujuk catatan sejarah, Rimawan menemukan kesepakatan serupa pernah terjadi zaman VOC dan penjajahan Belanda yaitu Perjanjian Bongaya tahun 1667.
Selain itu, kesepakatan ART bertolak belakang dengan enam pasal di dalam UUD 1945. Menurut dia, sudah semestinya perdagangan dilandasi dengan sukarela bukan paksaan.
Kredibilitas internasional
Mengenai bergabungnya Indonesia dalam BOP, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) UGM Prof Dafri Agussalim menilai BOP dikhawatirkan berpotensi menghancurkan citra dan kredibilitas Indonesia di dunia internasional.
Ini terjadi karena dominasi Presiden Trump yang justru secara terang-terangan melakukan pelanggaran menghancurkan perdamaian dunia dengan cara menyerang berbagai negara termasuk Iran.
“Terlihat sekali dominasi Trump, bagaimana kita bisa percaya menegakkan perdamaian dunia sementara punya catatan buruk menciptakan perang bahkan dalam beberapa kasus Trump menjadi inisiator dan terlibat langsung merusak perdamaian,” katanya.
Menurut dia, Amerika Serikat tidak memiliki catatan sejarah yang positif dalam menegakkan perdamaian dunia. “Dari situ saja sebenarnya kita sudah tahu kok,” katanya.
Awalnya bagus
Prof Dafri menyatakan BOP mungkin awalnya bagus. “Ya, asumsinya dengan bergabung ke BOP kita bisa memainkan peran dari dalam untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan lembaga tersebut berkaitan dengan menciptakan perdamaian dunia. Masalahnya, kita terjebak,” katanya.
Mengapa itu bisa terjadi, menurut Prof Dafri, dirinya melihat karena faktor kelalaian serta tidak adanya analisa terhadap isi perjanjian itu secara detail. Setiap perjanjian internasional seharusnya terlebih dahulu dilihat dan dikaji dari berbagai aspek termasuk aspek hukumnya.
Menurut dia, 22 negara yang bergabung ke BOP selama ini berpihak kepada Amerika Serikat. “Belum lagi kita bicara keikutsertaan kita di dalam BOP ini artinya pada saat yang sama kita ikut mendelegitimasi peran PBB terutama Dewan Keamanannya,” katanya.
Sedangkan Eko Suwanto menyatakan pentingnya memegang mandat Pembukaan UUD 1945. Politisi PDI Perjuangan ini mengecam keras serangan AS dan Israel ke Iran yang mengakibatkan meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Hubungan historis
Dia juga menyatakan pentingnya menjaga hubungan historis 75 tahun Indonesia-Iran sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme. Dirinya mengapresiasi langkah Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang mengirimkan surat duka mendalam kepada pemerintah Iran sebagai bentuk konsistensi terhadap politik bebas aktif.
Inilah perlunya menjaga reputasi Indonesia supaya tidak hancur karena terjebak kepentingan Amerika. “Kita harus kembali ke jati diri konstitusi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ungkapnya. (*)
