Abidin Fikri Desak Menag Perhatikan Kesejahteraan Guru Madrasah
Kami memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru madrasah yang berstatus ASN.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Dr H Abidin Fikri meminta Persatuan Wiyata Bakti Madrasah (PWBM) mengawal keputusan Komisi VIII DPR RI terkait peningkatan kesejahteraan guru madrasah.
Pernyataan tersebut disampaikan Abidin dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama PWBM, Rabu (1/7/2026), di Grand Rohan Banguntapan Bantul.
"Kesimpulan rapat kami di antaranya mendesak Menteri Agama (Menag) untuk memperjuangkan peningkatan status guru non-ASN di madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ungkapnya.
Selain memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru madrasah, Komisi VIII DPR RI juga mendukung penambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 6 triliun untuk tunjangan profesi guru dan dosen, serta Rp 60 miliar untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah swasta.
Abidin yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyatakan kesimpulan rapat tersebut tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Dia mengajak seluruh elemen organisasi guru madrasah bersinergi memastikan kebijakan tersebut benar-benar terealisasi di lapangan.
Peserta sosialisasi foto bersama. (istimewa)
Sementara Ketua PWBM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Heriyadi, menyambut positif dukungan tersebut. Dia menyatakan pentingnya kesetaraan perlakuan antara guru madrasah swasta (honorer) dengan guru berstatus ASN.
“Meskipun sebagai guru madrasah swasta, kami memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik siswa dengan guru madrasah yang berstatus ASN. Jadi tidak ada alasan untuk membeda-bedakan masalah gaji guru madrasah," kata Heriyadi yang dikenal dengan Heri Blangkon itu.
Di tengah tuntutan kesejahteraan, Heriyadi mengapresiasi kehadiran MPR RI memberikan pemahaman Empat Pilar kepada lebih dari 250 peserta. Guru madrasah memikul tanggung jawab besar menjaga generasi muda tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan.
"Pemahaman Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinekaan adalah konsensus yang harus terus ditanamkan kepada siswa agar jati diri bangsa tetap terjaga," tandasnya.
Adapun narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah Dr H Abidin Fikri, anggota MPR RI sekaligus anggota DPD RI Dr H Mz Amirul Thamim dan anggota MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Sonny Tri Dana Paramita.
Kegiatan tersebut diikuti beberapa anggota DPRD Kabupaten dan provinsi serta lebih dari 250 guru madrasah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. (*)
