Mahasiswa UNY Kritik Tata Kelola Pemerintahan, Sampaikan Delapan Tuntutan

KORANBERNAS.ID, SLEMAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menggelar aksi dan menyampaikan pernyataan sikap di halaman Rektorat UNY, Selasa (23/6/2026) malam. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah terkait berbagai kebijakan nasional yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Pernyataan sikap tersebut diterima redaksi koranbernas.id pada Rabu (24/6/2026). Ketua BEM UNY 2026, Pramayudha Rischo, mengatakan berbagai kebijakan dan arah tata kelola pemerintahan saat ini telah melahirkan sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

"Rezim Prabowo-Gibran tidak hanya menghadirkan kebijakan yang menuai kritik, tetapi juga mempertahankan praktik penyelenggaraan negara yang dinilai tidak mencerminkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Atas dasar tersebut, kami Aliansi Mahasiswa UNY menyatakan sikap dan menuntut beberapa hal," kata Pramayudha.

Aliansi Mahasiswa UNY menuntut pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh serta membatalkan wacana pelibatan UNY dan kampus lain dalam pengelolaan program tersebut. Mereka juga meminta penghentian program Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda, serta mengalokasikan kembali dananya untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, mahasiswa menuntut penghentian praktik komersialisasi pendidikan, perluasan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, serta pemerataan pendidikan. Mereka juga mendesak revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri serta mengembalikan fungsi TNI pada pertahanan negara dan Polri pada pelayanan keamanan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Aliansi Mahasiswa UNY turut meminta pemerintah memperbarui tata kelola sumber daya alam agar digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Mereka juga menuntut penyusunan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tuntutan lainnya adalah menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi dengan menghentikan segala bentuk intimidasi, kriminalisasi, maupun pembungkaman terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat sipil.

"Kedelapan, mendorong praktik pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan membuka ruang dialog yang bermakna antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik," katanya. (*)