PKB Sleman Mamanas! 17 PAC Tolak Pengurus Baru dan Minta Agus Choliq Dikembalikan

KORANBERNAS.ID, SLEMAN–Bara konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sleman mulai menyala terang. Sebanyak 17 Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Sleman secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang menunjuk struktur kepengurusan baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Sleman periode 2026-2031.

Penolakan tersebut dipicu oleh tidak masuknya nama Ketua DPC PKB Sleman periode sebelumnya, Raden Agus Choliq, dalam susunan inti kepengurusan baru yang diumumkan DPP PKB melalui telekonferensi.

Keputusan itu langsung memantik kekecewaan besar di tingkat akar rumput. Bagi para kader, Agus Choliq dinilai berhasil membawa PKB Sleman mencapai berbagai prestasi politik yang signifikan selama masa kepemimpinannya.

Akar Rumput Bergerak, Tolak Keputusan DPP

Dalam struktur baru yang diumumkan DPP PKB, posisi Ketua DPC PKB Sleman ditempati Tri Nugroho, Sekretaris dijabat Rahayu Widi Nuryani, dan Bendahara dipercayakan kepada Wanto.

Namun susunan tersebut justru memunculkan gelombang penolakan dari seluruh PAC di Sleman.

Ketua Forum PAC PKB se-Kabupaten Sleman, Churmatul Adha, menegaskan bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan aspirasi kader di tingkat bawah.

“Susunan kepengurusan yang baru tidak sesuai dengan aspirasi kami. Oleh karena itu kami menyuarakan harapan kader di bawah yang tetap menginginkan Bapak Raden Agus Choliq kembali menjadi Ketua DPC PKB Sleman,” ujar Adha saat memberikan keterangan pers di Sleman, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, gerakan penolakan ini merupakan suara murni kader dan bukan hasil mobilisasi kelompok tertentu.

Agus Choliq Dinilai Berhasil Dongkrak Perolehan Kursi

Kekecewaan kader bukan tanpa alasan. Di bawah kepemimpinan Agus Choliq, PKB Sleman dinilai mengalami peningkatan performa politik yang cukup signifikan. Selain berhasil meningkatkan jumlah kursi legislatif, kepengurusan sebelumnya juga dianggap sukses memperluas basis konstituen, memperbaiki tata kelola keuangan partai, serta mendorong lahirnya kader-kader muda potensial.

Dukungan terhadap Agus Choliq bahkan tidak hanya datang dari PAC. Sejumlah badan otonom PKB seperti Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, dan Panji Bangsa juga menyatakan sikap serupa.

“Bagi kami, PKB Sleman saat ini sedang berada dalam performa terbaik. Karena itu kami sangat terkejut ketika muncul keputusan yang mengganti kepemimpinan yang selama ini justru menunjukkan hasil positif,” kata Adha.

Pertanyakan Hasil UKK dan Transparansi Penilaian

Selain menolak kepengurusan baru, forum PAC juga mempertanyakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang menjadi dasar penetapan pengurus oleh DPP.

Mereka menilai hasil UKK yang tidak memasukkan Agus Choliq ke dalam struktur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan kader.

Menurut mereka, publik internal partai berhak mengetahui standar penilaian yang digunakan dalam proses tersebut.

“Kualitas seperti apa UKK itu, bagaimana materinya, siapa mentornya, dan bagaimana mekanisme penilaiannya, itu juga menjadi pertanyaan bagi kami. Mengapa sampai Pak Agus Choliq tidak masuk struktur KSB?,” tegas Adha.

Sebagai tindak lanjut, 17 PAC bersama unsur badan otonom berencana mengirimkan surat resmi penolakan kepada DPW PKB DIY dan DPP PKB di Jakarta.

Harapan Masih Terbuka

Meski suasana internal mulai memanas, kader di tingkat bawah mengaku masih menyimpan harapan agar DPP PKB membuka ruang evaluasi terhadap keputusan tersebut.

Mereka berharap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, dapat mempertimbangkan kembali aspirasi yang datang dari mayoritas struktur partai di Sleman.

“Kami yakin Gus Muhaimin dan jajaran DPP akan mempertimbangkan kualitas kader yang kami usung karena ini menyangkut masa depan dan kemenangan PKB pada Pemilu 2029,” ujar Adha.

Puncak ketegangan muncul ketika forum PAC menyampaikan kemungkinan langkah ekstrem apabila aspirasi mereka tetap diabaikan. Menurut Adha, kader-kader di tingkat kapanewon telah bersepakat mengambil risiko politik terbesar jika tidak ada penyelesaian yang dianggap adil.

“Risiko terburuknya, apabila persoalan ini tidak diselesaikan dengan baik, maka kami semua siap melepas baju PKB ke depannya,” tegasnya. (*)