Revitalisasi 71 Ribu Sekolah, Wamendikdasmen Minta Aisyiyah Ambil Peran Lebih Besar

, BANTUL — Pemerintah terus mendorong revitalisasi satuan pendidikan secara lebih luas dengan melibatkan sekolah negeri maupun swasta. Besarnya kontribusi sekolah yang dikelola masyarakat membuat pemerintah menilai peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak mungkin dilakukan tanpa menggandeng organisasi kemasyarakatan, termasuk Aisyiyah dan Muhammadiyah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza, di sela peletakan batu pertama revitalisasi Satuan Pendidikan TK Aisyiyah Pembina Banguntapan, Yogyakarta, Jumat (24/7/2026), mengatakan pemerintah berkomitmen mengawal program revitalisasi satuan pendidikan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang selama ini menyelenggarakan layanan pendidikan.

"Ini wujud komitmen kami dari pemerintah untuk bersinergi dengan kelompok masyarakat yang menyelenggarakan layanan pendidikan," ujarnya.

Menurutnya, revitalisasi satuan pendidikan bukan sekadar memperbaiki gedung sekolah. Program tersebut harus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

Fajar menegaskan perhatian pemerintah terhadap revitalisasi pendidikan tidak hanya ditujukan kepada sekolah negeri. Satuan pendidikan yang dikelola masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh dukungan pemerintah.

Ia menyebut lembaga pendidikan yang dikelola organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, Aisyiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, PGRI, maupun berbagai yayasan pendidikan lainnya, memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia.

"Institusi nonpemerintah yang menyelenggarakan layanan pendidikan berhak mendapatkan akses yang sama. Itu komitmen kami untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua," katanya.

Peran sekolah swasta, lanjutnya, sangat besar karena mencapai sekitar 60 persen dari total sekolah di Indonesia. Bahkan di Jawa Barat, jumlah sekolah swasta mencapai sekitar 69 persen dari seluruh satuan pendidikan.

Karena itu, pemerintah menilai perbaikan ekosistem pendidikan nasional tidak akan optimal apabila hanya mengandalkan sekolah negeri.

"Tanpa bersinergi dengan swasta, berat rasanya kita bisa melakukan perbaikan ekosistem pembelajaran secara nasional," ujarnya.

Pada program revitalisasi tahun sebelumnya, sekitar 23 persen sekolah swasta secara nasional telah menerima bantuan. Tahun ini pemerintah berharap porsi sekolah yang diselenggarakan masyarakat dapat lebih proporsional.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 triliun untuk program revitalisasi yang menyasar sekitar 71.000 satuan pendidikan pada 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan cakupan program sebelumnya.

Peningkatan cakupan itu diharapkan turut menambah jumlah sekolah penerima bantuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pemerintah belum dapat memastikan jumlah final penerima karena proses pendataan dan bimbingan teknis masih berlangsung.

"Insyaallah penerima revitalisasi di Yogyakarta akan naik dibanding 2025. Tahun lalu sekitar 16.000, sekarang naik menjadi 71.000 secara nasional," katanya.

Meski demikian, penentuan penerima tetap berdasarkan skala prioritas. Sekolah dengan kondisi rusak berat, satuan pendidikan di daerah terdampak bencana, serta sekolah di wilayah 3T menjadi sasaran utama program revitalisasi.

Program tersebut ditargetkan selesai hingga Desember 2026. Pemerintah juga memastikan distribusi sarana pembelajaran, termasuk papan interaktif digital, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses belajar mengajar.

Namun, menurut Fajar, revitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas. Ia secara khusus meminta Aisyiyah mengambil peran dalam menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi digital, terutama dampaknya terhadap anak-anak.

Menurutnya, anak-anak saat ini tumbuh di lingkungan yang sangat dekat dengan internet, media sosial, dan telepon pintar. Teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi tanpa pendampingan yang memadai, penggunaannya dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak.

"Sebagian besar generasi hari ini lebih banyak dibesarkan oleh media sosial, dibesarkan oleh gawai mereka, diasup oleh internet. Mereka diasuh oleh handphone, bukan diasuh oleh orang tuanya," ujarnya.

Karena itu, ia mengajak Aisyiyah memperkuat peran dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan anak di era digital.

Menurutnya, pendidikan karakter dan perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter anak dan mendampingi mereka menghadapi perubahan zaman.

"Ujung tombak pendidikan itu ada di keluarga," tegasnya.

Orang tua, lanjutnya, harus terlibat aktif mendampingi anak, termasuk mengawasi penggunaan gawai, membatasi paparan media sosial, dan memastikan anak mendapatkan lingkungan tumbuh yang sehat.

Pemerintah juga telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui kebijakan terkait tata kelola sistem elektronik dan perlindungan anak.

"Namun, perlindungan anak dari dampak negatif teknologi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," paparnya. (*)