KPU Bantul Evaluasi Layanan Publik, Kelompok Rentan Jadi Prioritas
KPU Bantul memperkuat layanan pemilu yang inklusif dengan menyerap aspirasi kelompok rentan, mulai dari penyandang disabilitas hingga lansia, melalui Forum Komunikasi Publik.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul terus memperkuat kualitas pelayanan publik dengan menjaring masukan langsung dari kelompok rentan. Langkah ini dilakukan agar layanan kepemiluan semakin inklusif, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Pelayanan publik yang berkualitas adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun, kita menyadari bahwa dalam praktiknya, kelompok rentan mulai dari penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak hingga masyarakat masih kerap menghadapi berbagai hambatan," kata Ketua KPU Bantul Joko Santosa, Rabu (22/7/2026), saat membuka Forum Komunikasi Publik (FKP) bertema Layanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan bagi Kelompok Rentan di Kantor KPU Bantul.
Menurut Joko, hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses fisik, sarana informasi yang belum inklusif, hingga alur pelayanan yang belum sepenuhnya ramah bagi kelompok rentan. Karena itu, evaluasi berkala dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan layanan publik terus membaik.
Melalui forum tersebut, KPU Bantul menargetkan tiga hal, yakni mengidentifikasi berbagai kendala pelayanan, menyerap aspirasi serta pengalaman pengguna layanan, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret, adaptif, serta berkelanjutan.
"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat besar dan melahirkan langkah konkret demi mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, ramah, dan berkeadilan bagi semua," ujarnya.
Forum tersebut dihadiri perwakilan SIGAB Indonesia, CIQAL Bantul, Persatuan Janda Bantul (Perjaba), akademisi, Rutan Bantul, serta insan media.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY Sri Surani mengapresiasi langkah KPU Bantul yang membuka ruang feedback dari masyarakat.
"Kami mengapresiasi proses yang dilakukan KPU Bantul agar layanan yang diberikan benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan pemilih. Layanan yang baik harus berdampak pada masyarakat," katanya.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Perjaba, Titik Surarawati, mengungkapkan sebagian besar anggotanya merupakan lansia yang masih membutuhkan sosialisasi pemilu secara tatap muka.
"Dari pemilu yang lalu, ternyata banyak anggota kami yang suaranya rusak, mungkin karena ketidakpahaman. Maka sosialisasi sangat kami harapkan, misalnya saat pertemuan rutin organisasi," ujarnya.
Peserta forum juga menyampaikan berbagai masukan terkait peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Pada kesempatan itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Bantul Wuri Rahmawati mempraktikkan alat bantu pencoblosan bagi penyandang tunanetra. Ia juga menunjukkan berbagai fasilitas ramah disabilitas di Kantor KPU Bantul, seperti guiding block, jalur kursi roda, serta toilet dan tempat wudu yang telah disesuaikan untuk memudahkan akses penyandang disabilitas. (*)
