Muhammadiyah Memperluas Advokasi, Bela Masyarakat Kecil

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Muhammadiyah melalui Advokat Sang Surya Indonesia memperluas advokasi dan siap membela masyarakat kecil di seluruh Indonesia, dari kasus sengketa sumber daya alam hingga kebijakan digital seperti Pay ID.

Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Bantuan Hukum -- Advokasi Publik (LBH-AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di SM Tower Malioboro, 8–10 Agustus 2025, bertema Bersinergi Membangun Hukum yang Berkemajuan dan Berkeadilan; Kontribusi Muhammadiyah dalam menegakkan hak-hak Rakyat.

Advokat Sang Surya Indonesia dibentuk sebagai wadah advokat Muhammadiyah di seluruh kabupaten/kota dengan target 500 perwakilan. Langkah ini didorong semangat membela kaum miskin dan terpinggirkan.

“Dulu Muhammadiyah hadir ketika orang tidak bisa sekolah atau berobat. Sekarang masalah terbesar adalah keadilan,” tegas Taufiq Nugroho, Direktur LBH-AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sabtu (10/8/2025), seusai acara.

Tanpa batas

LBH Muhammadiyah telah mendampingi berbagai kasus mulai dari Wadas (Purworejo), Rempang (Batang), Pakel (Banyuwangi), Banten, hingga Surabaya. Advokasi diberikan tanpa batas isu selama berada di sisi kebenaran.

Selain isu hukum, Muhammadiyah juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai terburu-buru menerapkan Pay ID. Menurutnya, meskipun teknologi ini memudahkan pembayaran, banyak masyarakat belum paham dan bahkan tidak memiliki telepon genggam. “Kalau masyarakat belum siap, jangan dipaksakan. Potensi penipuan akan sangat besar,” ujarnya.

Muhammadiyah merekomendasikan pemerintah menerapkan Pay ID secara bertahap, sambil meningkatkan literasi teknologi. “Ketika masyarakat sudah siap, mangga, itu bagus. Tapi kalau belum, akan banyak masalah di awal penerapan,” tambahnya.

Dengan kombinasi pengawalan kebijakan publik dan pendampingan hukum, Muhammadiyah menegaskan posisi sebagai pelindung hak-hak rakyat di berbagai lini, dari lapangan tambang hingga transaksi digital. (*)