Jumhur Hidayat Resmi Menjabat Menteri Lingkungan Hidup, Pengamat Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Asta Cita
Jumhur Hidayat resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Akademisi Abdullah Rasyid soroti pentingnya sinkronisasi kebijakan lingkungan dengan visi Asta Cita yang pro-rakyat
Siaran Pers 
KORANBERNAS.ID, JAKARTA–Pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang baru menggantikan Hanif Faisol Nurofiq kini menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Transisi kepemimpinan di kementerian ini dipandang sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan ekologis dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam visi Asta Cita.
Abdullah Rasyid, akademisi doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menilai bahwa jabatan ini membawa beban tanggung jawab yang tidak ringan.
Menurutnya, tantangan utama bagi menteri baru adalah bagaimana menerjemahkan regulasi lingkungan ke dalam dampak nyata bagi ekonomi rakyat.
“Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka hukum yang sangat komprehensif, mulai dari ratifikasi Paris Agreement hingga Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon. Namun, tantangan nyata bagi Pak Jumhur adalah membuktikan bahwa agenda pengendalian perubahan iklim berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bukan justru menjadi kebijakan elitis yang berjarak dari masyarakat,” ujar Abdullah Rasyid saat ditemui usai acara tasyakuran di Great Institute, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Abdullah menekankan, bahwa visi Asta Cita menuntut pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berdaulat. Oleh karena itu, ia menyoroti urgensi keberpihakan anggaran dan program kerja bagi komunitas lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem.
Terkait prioritas awal Menteri Jumhur dalam penanganan krisis sampah, Abdullah menyambut positif langkah tersebut sebagai langkah konkret yang dibutuhkan publik.
“Keberhasilan menteri baru akan diukur dari keberaniannya memastikan bahwa setiap rupiah dari instrumen ekonomi karbon dan pemulihan lingkungan benar-benar mengalir ke komunitas lokal. Penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi perusak lingkungan juga harus dilakukan tanpa pandang bulu. Inilah bukti nyata bahwa visi keberlanjutan bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdullah mengungkapkan bahwa kemampuan untuk melakukan sinkronisasi antara ambisi global dan kepentingan domestik akan menjadi penentu posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Ia berharap kepemimpinan Jumhur Hidayat mampu menjadi jembatan bagi pemenuhan standar global tanpa mengorbankan hak-hak rakyat atas ruang hidup yang sehat.
“Harapan Presiden dan terutama rakyat Indonesia ada pada Pak Jumhur. Jika beliau mampu menjembatani celah antara ambisi global dan kepentingan domestik, maka beliau akan dikenang sebagai arsitek yang meletakkan fondasi kedaulatan lingkungan yang pro-rakyat. Keberlanjutan bangsa bukan hanya soal menghitung jejak karbon, tapi soal menjaga ruang hidup rakyat dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Abdullah. (*)
