KPPI Purworejo Siap Cetak Perempuan Politik yang Berintegritas
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO — Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Purworejo menyiapkan serangkaian program sepanjang 2026 untuk memperkuat kapasitas perempuan politik agar lebih aktif dalam pengambilan kebijakan publik. Program tersebut meliputi pendidikan politik, dialog lintas partai, hingga penguatan advokasi keterwakilan perempuan.
"KPPI Purworejo akan melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan politik untuk memperkuat kemampuan advokasi dan legislasi para kader. Kami juga ingin menghapus berbagai hambatan, termasuk budaya patriarki yang masih menjadi tantangan bagi partisipasi perempuan di ranah politik," kata Ketua KPPI Kabupaten Purworejo, Ajeng Dewi Purnamasari disampaikan di Kantor DPRD Purworejo, Jumat (10/7/2026).
Ajeng mengatakan KPPI merupakan organisasi independen yang mewadahi politisi perempuan lintas partai politik dengan fokus meningkatkan kapasitas anggotanya agar mampu berperan lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan.
Sepanjang 2026, KPPI Purworejo telah menggelar peringatan Hari Kartini yang dirangkai dengan pendidikan politik bagi anggota pada April, kemudian melaksanakan rapat kerja tahunan pada Juni.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPPI Provinsi Jawa Tengah serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Ajeng, KPPI juga menjalin kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purworejo dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pengurus dan anggota.
"Dengan Kesbangpol kami sudah bekerja sama untuk pendidikan politik pengurus dan anggota KPPI Purworejo. Ke depan kami juga ingin berkolaborasi dengan DP3APMD Purworejo," ujarnya.
Pada periode Juli hingga September 2026, KPPI berencana menggelar dialog perempuan politik lintas partai sebagai ruang berbagi pengalaman dan penguatan jejaring. Sementara pada Desember akan diselenggarakan peringatan Hari Ibu.
Ajeng berharap KPPI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam penguatan partisipasi politik perempuan, tetapi juga dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
Selain memperkuat kapasitas kader, KPPI Purworejo juga akan terus mengadvokasi pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif maupun posisi strategis partai politik.
Menurut Ajeng, organisasi yang dipimpinnya ingin berkontribusi melahirkan pemimpin perempuan yang berintegritas, kompeten, serta mampu menjembatani aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. (*)
Wahyu Nur Asmani EW
