Kader PKB Sleman Tolak Ketua DPC Baru, Puluhan PAC Kembalikan Seragam dan Ancam Mundur Massal

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA–Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sleman kian memanas. Forum Komunikasi Pengurus Anak Cabang (Forkom PAC) PKB se-Kabupaten Sleman secara terbuka menolak keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB terkait penunjukan ketua baru DPC PKB Sleman.

Sikap tegas itu disampaikan puluhan perwakilan PAC PKB Sleman bersama kader dari Garda Bangsa, Panji Bangsa, Perempuan Bangsa dan organisasi sayap lainnya saat mendatangi Kantor DPW PKB Daerah Istimewa Yogyakarta di Ring Road Selatan, Giwangan, Jumat (26/6/2026) sore.

Tak hanya membacakan pernyataan sikap, para kader juga kompak melepas seragam PKB yang mereka kenakan, lalu mengembalikannya kepada pengurus DPW PKB DIY sebagai simbol kekecewaan terhadap keputusan partai.

Mewakili Forkom PAC PKB se-Sleman, Ismanto mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi kader yang sebelumnya telah disampaikan, namun dinilai tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan.

“Aspirasi yang kemarin kami sampaikan belum direspon. Apa yang dijanjikan tidak sama dengan yang terjadi. Ini bukan untuk menggeruduk, tetapi untuk menyampaikan suara kader-kader PKB di Sleman," ujarnya.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan pengurus DPW PKB DIY, Forkom PAC PKB se-Sleman menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, menolak keputusan DPP PKB mengenai penunjukan Ketua DPC PKB Sleman yang baru karena dinilai tidak sesuai aspirasi mayoritas pengurus PAC.

Kedua, apabila keputusan tersebut tetap dipaksakan, seluruh Ketua PAC PKB se-Sleman menyatakan siap mengundurkan diri dari kepengurusan di seluruh tingkatan.

Ketiga, mereka menagih komitmen hasil pertemuan bersama Ketua DPW PKB DIY yang sebelumnya digelar di Rumah Makan Ayam Goreng Ny. Suharti, Gedong Kuning. Menurut mereka, hasil keputusan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan.

Keempat, Forkom PAC PKB se-Sleman menegaskan tetap mendukung R. Agus Kholiq untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Sleman.

Kelima, apabila dalam waktu 3 x 24 jam tidak ada tanggapan dari DPW PKB DIY, mereka berencana membawa aspirasi tersebut langsung kepada DPP PKB di Jakarta.

“Kami berharap aspirasi kami didengar dan ditindaklanjuti oleh pengurus PKB di DIY maupun DPP,” kata Ismanto.

Pelepasan Seragam Jadi Simbol Kekecewaan

Usai membacakan pernyataan sikap, puluhan kader PKB Sleman kompak melepas seragam partai yang mereka kenakan.

Seragam-seragam tersebut kemudian dikembalikan kepada pengurus DPW PKB DIY sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap dinamika penataan kepengurusan DPC PKB Sleman.

Afika Rahman. (warjono/koranbernas.id)

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPW PKB DIY sekaligus Koordinator Tim Penataan Struktur DPC, Afika Rahman, memastikan seluruh aspirasi kader akan diteruskan kepada Ketua DPW PKB DIY dan DPP PKB.

“Akan kami sampaikan kepada Pak Ketua terkait apa yang menjadi pernyataan sikap dari teman-teman PAC Sleman,” katanya.

Afika menegaskan, secara aturan organisasi, DPW PKB DIY tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang menjadi Ketua DPC. Menurutnya, tugas yang diberikan DPP kepada DPW hanya sebatas melakukan proses penjaringan bakal calon ketua DPC.

“Nama Pak Agus Kholiq juga masuk dalam proses penjaringan dan sudah kami usulkan ke DPP. Tetapi keputusan sepenuhnya merupakan kewenangan DPP,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Agus Kholiq telah memimpin DPC PKB Sleman sejak 2008. Menurut Afika, lamanya masa kepemimpinan tersebut kemungkinan menjadi salah satu pertimbangan DPP dalam melakukan regenerasi kepengurusan, meskipun dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti dasar keputusan tersebut.

“Itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan DPP terkait regenerasi. Tetapi kami juga tidak mengetahui secara pasti landasan yang dipakai DPP dalam mengambil keputusan,” katanya.

Afika juga membantah adanya janji dari Ketua DPW PKB DIY sebagaimana disampaikan oleh Forkom PAC.

“Soal janji, tidak ada yang pernah menjanjikan. Yang disampaikan Ketua DPW saat itu hanya bahwa seluruh aspirasi teman-teman PAC akan diteruskan kepada DPP. DPW memang tidak memiliki kewenangan memutuskan,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kepengurusan DPC yang baru juga telah menawarkan kepada sejumlah pengurus PAC untuk bergabung dalam struktur kepengurusan.

Menurutnya, kebijakan DPP saat ini mengarah pada regenerasi dengan memberi ruang lebih besar kepada kader-kader yang lebih muda. Sementara mengenai kemungkinan perubahan jadwal pelantikan kepengurusan baru yang direncanakan berlangsung pada 23 Juli 2026, Afika mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut.

“Kalau soal kemungkinan bergeser atau tidak, saya tidak tahu,” pungkasnya. (*)