Tim Hukum Halim-Aris Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada ke Bawaslu Bantul
Melalui surat resmi, Tim Kuasa Hukum Halim-Aris meminta masalah ini dituntaskan.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL – Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta melaporkan dugaan pelanggaran pilkada ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bantul, Sabtu (12/10/2024).
Kedatangan mereka diterima Muhammad Rifki Nugroho selaku Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi serta staf Bawaslu Bantul. Setelah pertemuan tertutup sekitar 30 menit tim kuasa hukum tampak meninggalkan ruang pertemuan.
"Jadi kami datang untuk menyerahkan surat keberatan dan pelaporan terkait dugaan adanya pelanggaran pilkada. Dan tidak menutup kemungkinan ada Extraordinary Crime (kejahatan luar biasa) dalam kasus yang kami laporkan ini," kata Dr M Rohmidhi, perwakilan Tim Hukum Halim-Aris.
Surat tersebut dilampiri pula foto dugaan pelanggaran di mana beras bantuan Bulog ternyata diangkut menggunakan armada bergambar salah seorang kandidat yang bertarung dalam Pilkada Bantul. "Tentu kita semua berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti. Dan kami akan mengawal kasus ini," katanya.
Tidak main-main
Dia meminta semua pihak untuk tidak main-main dengan pelaksanaan Pilkada 27 November. Melalui surat resmi, Tim Kuasa Hukum Halim-Aris meminta masalah ini dituntaskan. Mereka juga mengirimkan tembusan surat keberatan itu ke Bawaslu DIY.
"Tentu harapan kita bersama bisa menciptakan pemilu yang damai di Bantul. Menjadi contoh barometer kabupaten atau provinsi lain di Indonesia," katanya.
Beberapa hari sebelumnya tim kuasa hukum juga melapor ke Bawaslu kaitannya dengan beredarnya voice note yang menjelekkan Cabup Abdul Halim Muslih.
Usai menerima laporan dua laporan itu, Muhammad Rifki Nugroho mengatakan Bawaslu Bantul telah mengambil tindakan dengan meminta konfirmasi pada pihak terkait. "Kita akan melakukan penelusuran," katanya. (*)
