Kecamatan Delanggu Gelar Rakor Verifikasi Data Bansos
yang menentukan desil DTSEN bukan pemerintah desa maupun kecamatan.
Masal Gurusinga 
KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) data penerima bantuan sosial (bansos) program PKH, sembako dan PBI-JK di wilayah Kecamatan Delanggu Klaten digelar di aula kantor camat setempat, Jumat (6/2/2026).
Rakor kali ini dihadiri Camat Delanggu Jaka Suparja, kepala desa, sekretaris desa selaku Ketua TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) desa dan BPD.
Pada acara tersebut, Camat Jaka Suparja menyampaikan inti dari kegiatan verifikasi adalah untuk mendata warga masing-masing dengan benar. "Jadi kita tidak bisa ngomong membetulkan penerima bantuan. Tidak," katanya.
Dia menegaskan yang menentukan desil DTSEN bukan pemerintah desa maupun kecamatan. Intinya, kata dia, desa melaksanakan verifikasi dan validasi berdasarkan data salur bansos program PKH, program sembako dan PBI-JK triwulan 4 tahun 2025.
Menyamakan persepsi
Sementara itu, Sekretaris Desa Krecek, Arif, mengemukakan prinsip dari pelaksanaan verifikasi data penerima bansos program PKH, sembako dan PBI-JK adalah menyamakan persepsi dan bukan pengusulan bantuan.
Data yang akan diverifikasi sudah disalurkan ke desa, selanjutnya diserahkan ke RT dan dimusyawarahkan. Menurutnya, ada tiga data yakni program PKH, program sembako dan PBI-JK. Intinya kata Arif, musdes bukan pengusulan bansos melainkan perbaikan DTSEN atau ada yang menyebut desil.
Arif menambahkan, banyak yang mengomentari bantuan tidak tepat sasaran di kanal Lapor Mas Bup. Berawal dari sinilah kemudian desa disuruh melihat yang tidak sasaran itu yang mana dan siapa.
"Dari data yang disampaikan ke desa, output-nya layak dan tidak layak. Tidak layak itu nanti ada 39 kriteria. Data desil DTSEN akan nge-link dengan BPN terkait kepemilikan aset, nge-link dengan Himbara terkait tabungan dan utang serta nge-link dengan BPJS Ketenagakerjaan karena basik datanya berdasarkan NIK," kata Arif.
Anggaran musdes
Yang menjadi pertanyaan di desa adalah anggaran musdes maupun musyawarah RT-RW. “Jika harus mengambil tiga persen dari dana desa yang Rp 300 jutaan, lha, dananya saja belum turun. Selain itu, proses input data juga akan berpengaruh kalau pelaksanaan musdesnya minggu pertama dan kedua bulan Februari,” tambahnya.
Sebelum rakor verifikasi dan validasi data penerima bansos program PKH, program sembako dan PBI-JK di tingkat kecamatan dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi di Pendopo Pemkab Klaten.
Kegiatan itu dihadiri langsung Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Pj Sekda Jaka Purwanto dan Kepala Dinsos P3APPKB Klaten Puspo Enggar Hastuti.
Pada sosialisasi tersebut, Kepala Dinsos P3APPKB Puspo Enggar Hastuti menyampaikan hasil verifikasi dan validasi tidak jadi pedoman atau jaminan bisa menerima bantuan. (*)
