BIN Sebar 107.000 Vaksin di 10 Provinsi

KORANBERNAS ID, CILACAP -- Badan Intelijen Negara (BIN) memberi perhatian kepada sejumlah daerah yang cakupan vakinasinya masih rendah. Salah satunya dengan menggelar vaksinasi massal bagi pelajar dan dan santri serta warga secara door to door di 10 provinsi.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Medical Intelligence BIN per 22 September 2021, diketahui bahwa dalam periode 2 minggu terakhir kondisi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Namun cakupan vaksinasi di beberapa daerah masih kurang. Misalnya di Cilacap, untuk vaksinasi dosis pertama baru 20,19% dan dosis keduanya hanya 11,50%.

Untuk itu, Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, mengatakan sesuai perintah Presiden Joko Widodo, BIN melakukan percepatan vaksinasi.

“Sesuai perintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan vaksinasi, pada hari ini BIN kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi door to door, vaksinasi bagi pelajar SMP-SMA dan santri ponpes, serta pembagian bansos dan vitamin secara serentak di 9 provinsi lainnya,” kata Budi Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/9/2021).

Adapun 10 provinsi yang menggelar vaksinasi BIN kali ini yaitu: Jateng, Jatim, Sumut, Riau, Lampung, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sulteng, dan Maluku dengan total 107.000 vaksin. Selain itu, bantuan sosial (bansos) berisi sembako dan vitamin turut disebar secara door to door. Hal ini dilakukan agar terciptanya kekebalan komunitas atau herd immunity.

Cilacap menjadi salah satu kabupaten yang mendapat perhatian karena laju vaksin di daerah tersebut rendah. Sementara penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap masih belum maksimal, di mana angka kematian cukup tinggi, diatas rata-rata nasional (6,32%).

Hal tersebut mendapat perhatian Presiden Joko Widodo yang secara khusus meninjau vaksinasi BIN di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2021). Presiden Jokowi tiba di Cilacap melalui Bandara Tunggul Wulung sekitar pukul 09.30 WIB, Kamis, 23 September 2021. Kedatangan Jokowi disambut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan beberapa pejabat lain.

Terdapat dua lokasi vaksinasi di Cilacap yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo, sedangkan lokasi lainnya ditinjau secara virtual. Presiden meninjau vaksinasi massal pelajar di SMA Negeri 2 Cilacap, kemudian meninjau vaksinasi door to door di Jalan Sentolo Kawat, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

Budi Gunawan menegaskan, program vaksinasi door to door dan vaksinasi pelajar yang terus BIN lakukan bertujuan untuk memotong dua risiko besar ke depan, yaitu adanya kantong-kantong daerah dengan tingkat vaksinasi rendah dan varian Covid-19 yang dapat menghindari imunitas hasil vaksinasi.

"Selain itu melalui vaksinasi kita dapat memutus mata rantai penularan, menurunkan laju kasus, dan mengurangi risiko fatal (kematian) jika terinfeksi Covid-19,” tegasnya.

Menurutnya, percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi transisi dari penanganan pandemi ke pengelolaan endemi.

BIN memprediksi, jika bulan September 2021 kasus Covid-19 tidak melonjak (angka kasus positif harian di kisaran 5 ribu–7 ribu kasus per hari) dan vaksinasi nasional mencapai 1,5-2 juta per hari, maka transisi pandemi ke endemi dapat dimulai pada bulan Januari 2022.

“Namun jika kasus harian kembali naik di bulan September 2021 (kisaran 15 ribu–20 ribu per hari) dan pelaksanaan vaksin booster di bulan Februari 2022, maka transisi baru dapat dimulai pada bulan april 2022,” ucap Budi lebih lanjut.

Kepala BIN tidak lupa menghaturkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kunjungan dan tinjauan langsungnya. “Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kunjungan Bapak Presiden, hal ini menyemangati kami untuk terus berjuang agar herd immunity dapat segera tercapai, ekonomi dapat dibuka khususnya untuk menyelamatkan UMKM dan kami dapat konsentrasi untuk mengawal pembangunan nasional,” ujarnya.

Budi mengimbau peran serta seluruh masyarakat, tidak hanya dalam program vaksinasi, tetapi juga disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. (*)