Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tahu Betul Rasanya Hidup Tanpa Listrik

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berkunjung ke Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026). Selain meresmikan Program Listrik Desa (Lisdes) juga memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Gratis. BPBL gratis diberikan kepada warga di Padukuhan Krembeng Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Purworejo, Jumat (19/6/2026).

Bahlil mengatakan pemerintah berkomitmen mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri. Dalam kunjungannya, Bahlil menyempatkan diri mendatangi rumah Marhamah, warga penerima manfaat program kelistrikan.

Kehadiran Menteri ESDM di rumah warga tersebut menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memperoleh hak yang sama atas akses energi.

Di hadapan warga, Bahlil mengungkapkan setelah 80 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati layanan listrik secara memadai. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi alasan utama percepatan Program Lisdes yang saat ini terus digencarkan di berbagai daerah.

Ribuan desa

"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil.

Dia memiliki ikatan emosional yang kuat dengan persoalan elektrifikasi karena pernah merasakan hidup tanpa listrik saat kecil di Papua. Bahkan, dirinya baru menikmati aliran listrik ketika duduk di bangku kelas enam sekolah dasar.

"Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik," ujarnya.

Bahlil menegaskan akses listrik tidak boleh hanya dinikmati masyarakat perkotaan. Warga di desa, dusun, hingga wilayah terluar Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan energi yang layak.

Keterbatasan akses 

Dia meluruskan anggapan keterbatasan akses listrik hanya terjadi di kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan pun masih terdapat permukiman yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal.

"Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh," ungkapnya.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, pada tahun 2025 pemerintah telah merealisasikan pembangunan infrastruktur kelistrikan di sekitar 1.361 desa dan dusun dengan dukungan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, alokasi anggaran ditingkatkan menjadi sekitar Rp 10,3 triliun untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah yang belum terjangkau.

Bahlil menjelaskan, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan biaya investasi yang tinggi dan tidak selalu menguntungkan secara bisnis. Namun demikian, negara tidak boleh menjadikan keuntungan sebagai pertimbangan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas negara

"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegasnya.

Sementara itu, Marhamah bersyukur rumah yang selama ini belum memiliki aliran listrik akhirnya mendapatkan sambungan listrik melalui program BPBL. Perempuan yang tinggal bersama dua anak dan seorang cucu tersebut mengatakan bantuan itu sangat berarti bagi keluarganya.

"Saya sangat berterima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri. Saya diberi bantuan ini, saya sangat senang. Semoga bermanfaat bagi saya dan keluarga," katanya. (*)