Berkontribusi Besar pada Persandian, Sultan HB X Menerima Anugerah Adhibakti Sanapati

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Pada tahun 2006, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memprakarsai berdirinya Museum Sandi bersama  Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia, Mayjen TNI Nachrowi Ramli. Atas jasanya pada perkembangan persandian Indonesia, Sri Sultan dianugerahi penghargaan Adhibakti Sanapati oleh BSSN Indonesia.

Penghargaan diberikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian kepada Sultan HB X, Kamis (8/6/2023), di Avenzel Hotel and Convention, Bekasi Jawa Barat.

Tercatat tiga tokoh di Indonesia yang memiliki peran besar terhadap persandian, yaitu Mayjen TNI (Purn) Dr Rubiono Kertopati, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ketiganya mendapatkan Anugerah Adhibakti Sanapati dari BSSN.

Pemberian penghargaan ini turut disaksikan oleh keluarga Mayjen TNI (Purn) Dr Rubiono Kertopati, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Irjen Pol Suntana, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB Nanik Murwati, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional David Yama serta kepala Diskominfo se-Indonesia.

Sultan HB X mengungkapkan terima kasih atas penghargaan yang diterima untuk dirinya maupun Sri Sultan Hamengku  Buwono IX. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban warga negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan dengan penuh tanggung jawab dalam hal apapun.

“Bagi saya sendiri, penghargaan ini tidak hanya untuk saya pribadi tapi untuk seluruh ASN Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini juga telah mengabdi, di dalam hubungannya dengan pengamanan maupun pengembangan siber maupun sandi bagi kepentingan pemerintah daerah,” ungkap Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, tidak mudah untuk bicara siber maupun sandi karena perkembangan teknologi membuat tantangan semakin besar. Teknologi dan kemajuan memaksa untuk tetap belajar, karena kondisi apapun informasi yang ada lewat transmisi siber bisa dipotong di tengah jalan. Apabila dipotong di tengah jalan, akan ada ketidak utuhan karena bisa ditambah, dikurangi, dan bisa bocor.

“Hal-hal seperti ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa baik menyangkut masalah peralatan itu sendiri yang bisa disalahgunakan ataupun mungkin permasalahan lainnya. Semua itu menjadi tantangan di masa depan,” kata Sri Sultan.

Gubernur DIY berharap, pengamanan siber dan sandi di departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara termasuk di kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri harus ditingkatkan.

Hal ini sebagai upaya mengamankan republik ini dari kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan ruang siber. Pemerintah daerah juga wajib berbuat sesuatu mengikuti perkembangan tantangan zaman tapi juga menjaga berita rahasia.

Sri Sultan berharap penghargaan ini bisa memberikan ruang pemahaman sebagai salah satu bentuk literasi pada publik atas pentingnya Badan Siber dan Sandi Negara. Mereka memegang peranan strategis dalam pengamanan bagi jutaan rakyat indonesia.

“Semoga Badan Siber dan Sandi Negara ini sukses melaksanakan tugas kewajibannya menjaga rahasia negara dan kita juga merasa aman dan nyaman berada dalam lingkungan NKRI,” kata Sultan.

Diketahui, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan gagasan untuk menampilkan benda-benda terkait sejarah persandian di Museum Perjuangan Yogyakarta.

Gagasan cemerlang tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pengisian koleksi Museum Sandi di DIY yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor KP. 601/ KEP 116.A/ 2007 dan penelusuran sejarah persandian Indonesia.

Tepat pada 29 Juli 2008 dilaksanakan peresmian museum kriptografi pertama di Indonesia sekaligus ketiga di dunia dengan nama Museum Sandi.

Dalam perkembangan persandian di Indonesia, DIY memiliki peran penting sebagai lokasi berdirinya Dinas Code yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara.

Juga, menjadi lokasi berdirinya Museum Sandi yang merupakan satu-satunya museum kriptografi di Indonesia. Museum Sandi terus berkembang pesat. Sejak 2014, Museum Sandi menempati aset Pemda DIY berupa bangunan cagar budaya di kawasan Kotabaru Yogyakarta.

Selain keberadaan Museum Sandi, tradisi lain yang masih terpelihara dengan baik di DIY ialah pertemuan Forum Komunikasi Persandian Daerah (Forkomsanda) yang rutin digelar setiap bulan.

Kepengurusan Forkomsanda ditetapkan dengan SK Gubernur DIY. Forkomsanda beranggotakan unit teknis pelaksana persandian di wilayah DIY meliputi Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota di wilayah DIY, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi dan Museum Sandi DIY.

Hinsa Siburian memberikan apresiasinya terhadap kiprah Gubernur DIY tersebut. Museum Sandi ini sampai saat ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan atas keberadaannya.

Museum yang berada di Kota Yogyakarta ini merupakan museum kriptologi satu-satunya di Indonesia. Menjadi media untuk meningkatkan budaya, keamanan dan informasi melalui edukasi kepada masyarakat sekaligus melestarikan nilai-nilai sejarah perjuangan Insan Persendian sebagai bagian integral perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tahun 2019 menjadi Museum Sandi memperoleh standardisasi dari Kemendikbud dan pada 2022 mendapat peringkat kedua dalam daya tarik wisata berkelanjutan di kota Yogyakarta.

“Tahun ini Museum Sandi bersama Museum Nasional adalah dua museum pertama di Indonesia yang menjadi mitra resmi program magang dan studi independen bersertifikat. Program ini merupakan pelaksanaan dari Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud,” kata Hinsa Siburian.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menurut Siburian telah mendukung tegaknya pemerintah Republik Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan negara. Tanggung jawab terhadap pengamanan berita informasi telah terbukti mampu menghubungkan program perjuangan para prajurit TNI maupun sipil. Hal ini penting, karena apabila tidak dilakukan akan mengancam keamanan Indonesia.

Keamanan dan ketahanan siber di Indonesia bersinergi, berkolaborasi dengan instansi pemerintah baik instansi pusat maupun daerah. “Saya sangat mengapresiasi kiprah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Mayjen TNI (Purn) Dr Rubiono Kertopati pada persandian Indonesia,” kata Hinsa Siburian. (*)