Kemiskinan Ekstrem Selesai 2024, Harapan DPRD DIY

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Kalangan anggota DPRD DIY berharap permasalahan kemiskinan ekstrem di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selesai tahun 2024, agar sesuai dengan amanat Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem.

“Penurunan tersebut berbasis tiga langkah, pertama, penurunan beban dengan program program charity seperti KIP, bansos, BPjS, kedua dengan peningkatan pendapatan berupa berbagai program pemberdayaan dan ketiga meminimalkan kantung kemiskinan,” ungkap Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY, Jumat (9/6/2023).

Menurut Huda, roadmap penurunan angka ini harus sangat serius dijalankan karena tinggal waktu satu tahun lagi sesuai amanah inpres. Kemiskinan di DIY termasuk tinggi sebesar 11.49 pct di dalamnya terdapat ekstrem sebesar 1.08 pct.

“Kemiskinan ekstrem, alhamdulillah DIY di bawah  rata-rata nasional sebesar 1.74 pct. DIY 1.08 pct, paling rendah se-pulau Jawa. Sedangkan paling tinggi di pulau Jawa provinsi Jawa tengah,” kata Huda.

Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS DPRD DIY ini menyampaikan semua perlu bersyukur kemiskinan ekstrem di DIY paling rendah di pulau Jawa. Persentasenya  1.08 pct setara sekitar 43.000 warga. “Dengan didorong serius kita yakin insya Allah 2024 DIY bisa mencapai target nol persen,” tandasnya.

Huda menilai, angka kemiskinan ekstrem ini menunjukkan langkah penanganan kemiskinan di DIY sudah on the track. Karena keparahan kemiskinannya cukup baik. “Jika konsisten dilakukan saya yakin sebentar lagi ada penurunan angka kemiskinan drastis di DIY beberapa tahun lagi,” ucapnya.

Namun demikian, alokasi anggaran DIY juga perlu ditingkatkan, terutama kabupaten dan kota yang masih mengalokasikan APBD untuk kemiskinan ekstrem di bawah 4 persen.

Untuk DIY, angaran tersebut pada tahun 2023 sebesar 7,98 persen, naik dibanding tahun lalu 6,66 persen. Sedangkan kabupaten kota sekitar 3 persen, bahkan ada yang 1.7 persen saja padahal di daerah itu banyak warga miskin ekstrem.

Selanjutnya, program-program bisa difokuskan pada data kemiskinan ekstrem P3KE (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). “Pemda DIY sudah ada data by name by address-nya sehingga bisa tepat sasaran dan model penangannya,” kata Huda.

Penanganan kemiskinan ekstrem juga perlu memperhatikan penanganan kemiskinan secara umum dengan konsisten.

Saat ini DPRD DIY sedang intens koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Kami meminta alat kelengkapan DPRD DIY juga segera berkoordinasi dengan mitra terkait untuk memastikan target 2024 kemiskinan ekstrem nol persen ini tercapai. Daerah-daerah kantong kemiskinan ektrem harus menjadi prioritas utama di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo,” pintanya. (*)