Sultan HB X Tak Ingin Pariwisata DIY Dibandingkan dengan Bali
Pantai tidak bisa dikuasai mutlak oleh investor karena merupakan ruang publik milik masyarakat.
Anung Marganto 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak ingin arah pembangunan pariwisata di DIY dibandingkan dengan Bali. Selain dinilai tidak perlu, karakter sosial dan budaya kedua daerah tersebut berbeda. Pendekatan pembangunan yang diterapkan pun harus berdiri di atas identitas masing-masing.
“Jogja dan Bali memang berbeda. Jadi tidak perlu dibanding bandingkan. Jogja ya untuk Jogja sendiri,” ujar Sultan HB X saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kabupaten/kota se-DIY di Jogja Expo Center (JEC) Banguntapan Bantul, Sabtu (14/2/2026).
Sultan merespons pandangan Ketua Umum Kadin DIY yang sebelumnya mengingatkan agar pembangunan kawasan Gunungkidul tidak diarahkan menyerupai Bali.
Menurut Sultan, perbedaan mendasar terletak pada kultur masyarakat yang menjadi fondasi pembangunan daerah. Karena itu, penguatan dan pelestarian budaya lokal harus tetap menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk di sektor pariwisata.
Tidak meniru
Sultan HB X menyatakan Pemerintah DIY tidak menutup diri terhadap investasi. Investor dipersilakan menanamkan modal di berbagai sektor, termasuk pariwisata, selama sejalan dengan karakter dan aturan yang berlaku di DIY.
Ketua Umum Kadin DIY, GKR Mangkubumi, menambahkan saat ini banyak investasi yang masuk ke sektor pariwisata khususnya di wilayah pantai. Namun, dia mengingatkan model pembangunan tidak meniru konsep Bali secara mentah.
“Kita punya ciri khas sendiri. Pantai tidak bisa dikuasai mutlak oleh investor karena merupakan ruang publik milik masyarakat. Pembangunan harus mengikuti aturan sempadan pantai dan memperhatikan kepentingan warga,” kata GKR Mangkubumi.
Menurut dia, Kadin DIY terbuka terhadap investasi namun selektif terhadap investor. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM di kawasan pesisir.
“Silakan investor masuk, tetapi harus bersama-sama membangun ekonomi daerah dan masyarakat sekitar, serta menghormati karakter budaya Jogja,” ujarnya. (*)
