Pariwisata DIY Tak Cukup Mengandalkan Jumlah Kunjungan
Desa wisata mampu mendorong wisatawan tinggal lebih lama sekaligus meningkatkan belanja wisata.
Anung Marganto 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Tren kunjungan wisata ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus meningkat. Namun, persoalan durasi tinggal wisatawan yang relatif singkat serta sensitivitas harga masih menjadi tantangan serius bagi pengembangan pariwisata daerah. Kondisi ini menuntut kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Ini mengemuka saat berlangsung Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Rabu (14/1/2026), di Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pengembangan pariwisata DIY tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan jumlah kunjungan.
Yang lebih penting adalah memperpanjang lama tinggal wisatawan agar perputaran ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dapat meningkat signifikan.
Lebih merata
“Pariwisata DIY harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sinergi antara desa wisata, Pokdarwis, perhotelan, restoran dan pelaku UMKM menjadi kunci agar manfaat ekonomi dirasakan lebih merata,” ujarnya.
Menurut dia, desa wisata memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis budaya dan masyarakat. Jika dikemas dalam paket terpadu dengan akomodasi, kuliner dan atraksi budaya, desa wisata mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama sekaligus meningkatkan belanja wisata.
Rakerda BPD PHRI DIY dihadiri Ketua BPD PHRI DIY Dedy Pranowo Eryono, Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi, Ketua GIPI DIY Bobby Ardyanto Setyo Aji serta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti.
Ni Made menambahkan, arah pengembangan pariwisata DIY harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya dan lingkungan.
Menghadapi tantangan
Nilai hamemayu hayuning bawana menjadi dasar agar inovasi pariwisata tidak menjauh dari jati diri Yogyakarta.
Ketua BPC PHRI Bantul Yohanes Hendra mengungkapkan rakerda kali ini secara strategis sebagai pijakan awal PHRI menyikapi menghadapi tantangan pariwisata di DIY tahun 2026. (*)
