Merit System Diterapkan, Harus Sinkron antara Kondisi Lapangan dengan di Atas Kertas
Jangan penilaian di atas kertas baik tapi penilaian di lapangan kurang baik.
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen terus berupaya mengoptimalkan merit system yang unggul di kalangan pegawainya.
“Penerapan ini bisa mewujudkan sistem kerja yang baik, profesional dan juga berintegritas,” ujarnya pada Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Promosi dan Advokasi Peningkatan Kualitas Pengisian JPT dalam Mewujudkan Merit System, Kamis (31/8/2023), di Ruang Arungbinang kompleks Pendopo Kabumian.
Dia menjelaskan, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan sistem tersebut. “Sistem ini diterapkan mulai dari kontrak kerja sampai dengan penilaian kinerja,” kata dia.
Arif Sugiyanto mengemukakan penilaian kerja harus disinkronkan kondisinya, antara apa yang ada di lapangan dengan penilaian di atas kertas.
Peserta diskusi merit system di Kebumen. (istimewa)
“Jangan penilaian di atas kertas baik tapi penilaian di lapangan kurang baik sehingga masih dikeluhkan masyarakat. Kita ingin antara penilaian di lapangan dengan yang di atas kertas harus sinkron. Kita ingin kinerja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan," kata Arif Sugiyanto.
Penerapan merit system diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang profesional serta bebas dari korupsi. Dengan demikian masyarakat memperoleh pelayanan sebaik-baiknya
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tasdik Kinanto, berpesan agar sistem manajemen sumber daya manusia, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai itu ke depan harus lebih berdampak.
Artinya, tidak hanya untuk ASN tetapi juga masyarakat secara luas. Dia menilai penerapan merit system di Kebumen sudah cukup baik.
ARTIKEL LAINNYA: Pertama Kalinya Petani Desa Sumberejo Purworejo Tanam Padi MT 3
“Saya minta sistem ini ke depan harus lebih berdampak. Jangan sampai jalan tapi dampaknya untuk masyarakatnya tidak terlihat," kata Tasdik.
Sistem tersebut merupakan kebijakan dinamis yang harus selalu dievaluasi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Penerapannya perlu ada evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, mengingat dinamika yang terjadi di dalam berbagai aspek di birokrasi pemerintahan. (*)
