Lima Peserta SPPI Meninggal, Hardjuno Desak Investigasi Independen dan Evaluasi Total Program Bela Negara
Lima peserta SPPI meninggal saat pelatihan Bela Negara. Hardjuno Wiwoho mendesak pemerintah membentuk investigasi independen dan mengevaluasi total program
Siaran Pers 
KORANBERNAS.ID, JAKARTA--Meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Bela Negara dan Manajerial calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memicu sorotan tajam. Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai tragedi tersebut tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa, melainkan menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk membenahi sistem penyelenggaraan program secara menyeluruh.
Menurut Hardjuno, ketika warga sipil meninggal dalam program resmi yang diselenggarakan negara, pemerintah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan penyebab kejadian terungkap secara transparan. Karena itu, ia mendesak dibentuk tim investigasi independen, bukan sekadar evaluasi internal oleh penyelenggara.
“Lima nyawa hilang dalam program yang diselenggarakan negara. Ini bukan persoalan teknis biasa. Yang harus diperiksa bukan hanya penyebab medis setiap korban, tetapi apakah proses seleksi kesehatan, desain latihan, standar keselamatan, kesiapan tenaga medis, hingga rantai komando sudah bekerja sebagaimana mestinya. Negara memiliki kewajiban hukum memastikan setiap peserta pulang dalam keadaan selamat,” ujar Hardjuno, Senin (29/6/2026).
Ia menegaskan investigasi harus mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pelatihan, mulai dari mekanisme seleksi peserta, intensitas latihan, prosedur keselamatan, kesiapan fasilitas kesehatan, hingga sistem pengawasan selama kegiatan berlangsung.
Belajar dari Singapura dan Inggris
Hardjuno menilai Indonesia perlu mencontoh praktik akuntabilitas di sejumlah negara yang merespons serius setiap kematian dalam program pelatihan negara.
Ia mencontohkan, di Singapura, meninggalnya seorang prajurit akibat heat stroke pada 2018 langsung direspons dengan penghentian sementara seluruh latihan, pembentukan penyelidikan independen, hingga proses hukum terhadap personel yang dinilai lalai.
Sementara di Inggris, kematian tiga tentara cadangan dalam sebuah latihan berujung pada sanksi institusional terhadap Kementerian Pertahanan karena dinilai gagal mengelola risiko keselamatan peserta.
“Kalau satu kematian saja di Singapura memicu penyelidikan berlapis, sementara tiga kematian di Inggris menghasilkan sanksi terhadap institusi, maka Indonesia tidak boleh menganggap lima kematian sebagai risiko yang biasa. Justru semakin besar jumlah korbannya, semakin tinggi pula kewajiban negara untuk membuka proses investigasi secara transparan,” tegasnya.
DPR Minta Pelatihan SPPI Dihentikan Sementara
Dorongan evaluasi juga datang dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan pelatihan SPPI hingga penyebab meninggalnya lima peserta benar-benar diketahui.
Menurutnya, insiden tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai konsekuensi normal dari sebuah pelatihan.
Desakan penghentian sementara dinilai penting agar pemerintah memiliki ruang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional, sistem pengawasan, serta prosedur keselamatan peserta.
Keselamatan Peserta Harus Menjadi Prioritas
Hardjuno menambahkan pemerintah perlu segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur di luar penyelenggara agar hasil pemeriksaan memiliki kredibilitas di mata publik.
Selain itu, hasil investigasi harus dibuka secara transparan kepada masyarakat, terutama kepada keluarga korban. Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi kurikulum pelatihan karena peserta SPPI merupakan warga sipil yang dipersiapkan menjadi pengelola koperasi, bukan prajurit militer.
“Disiplin dan pembentukan karakter tetap penting, tetapi keselamatan peserta adalah batas yang tidak boleh dikompromikan. Tidak ada target program negara yang lebih berharga daripada nyawa warga negaranya,” pungkas Hardjuno. (*)
