Bupati Prihatin Stunting di Klaten Tinggi, di atas Provinsi dan Nasional
Prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Klaten berturut-turut Kecamatan Bayat, Polanharjo dan Kebonarum. Terendah Delanggu.
Masal Gurusinga 
KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo merasa prihatin terkait masih tingginya kasus stunting yang terjadi di wilayahnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan namun kenyataannya kasus stunting tetap saja masih tinggi bahkan di atas provinsi dan nasional.
"Realitanya stunting di Kabupaten Klaten masih tinggi angkanya dua digit. Ini butuh keseriusan bersama, gotong-royong bersama, bahu membahu agar stunting bisa turun," katanya pada acara Pra-Musrenbang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Klaten yang berlangsung di Pendopo Pemkab, Kamis (28/8/2025).
Di Kabupaten Klaten terdapat 21 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang programnya menyentuh stunting. “Kalau digarap sendiri-sendiri tidak akan ketemu. Angka stunting akan turun jika OPD duduk bareng stakeholder,” ujar bupati yang pernah menjabat Ketua DPRD Klaten itu.
Bicara stunting, lanjut dia, tidak hanya bicara anak yang baru lahir. Lebih dari itu, gizi harus dipikirkan sebelum ibu menikah, setelah menikah, ketika hamil dan saat kelahiran dijaga.
Nol koma
"Jalannya bersama-sama sehingga nanti angka yang disepakati untuk menurunkan berapa persen bisa terlaksana. Ibaratnya sebuah lidi. Satu lidi tidak kuat, tapi kalau lidinya banyak menjadi satu akan kuat luar biasa," jelas bupati.
Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto selaku Ketua TPPPS (Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting) Kabupaten Klaten menyampaikan angka stunting di kabupaten in idari tahun 2021-2024 mengalami penurunan yang relatif kecil nol koma.
"Dari tahun ke tahun, angka stunting turun, tapi penurunannya tidak secara drastis. Bahasanya, semangat kita mempercepat penurunan angka stunting perlu digenjot lagi," kata Benny saat tampil sebagai narasumber pada acara yang juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Puspo Enggar Hastuti, Asisten I Jaka Purwanto, Kepala Bapperida Pandu Wirabangsa, Sekretaris Komisi IV DPRD Klaten Marjuki, Ketua TP PKK Kabupaten Klaten, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Forum CSR, Camat, Paguyuban Kepala Desa, Kepala Puskesmas, PLKB, BAZNAS, Kasi PPM kecamatan dan organisasi kemasyarakatan.
Benny menambahkan, tingkat keaktifan masyarakat untuk membawa anak balitanya ke posyandu meningkat. Tahun 2021 hanya 50 persen dan tahun 2024 menjadi 93,9 persen. “Tingkat kesadaran masyarakat dan juga anak dan ibu di tingkat desa harus didorong untuk penurunan stunting melalui posyandu,” tambahnya.
Penanganan khusus
Selanjutnya, dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) diketahui angka stunting di Kabupaten Klaten justru lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Pada tahun 2024 angka stunting Kabupaten Klaten berdasarkan SSGI 20 persen, sementara Provinsi Jawa Tengah 17 persen dan nasional 19 persen.
Menurut dia, di Kabupaten Klaten perlu penanganan khusus terkait stunting. Faktor penyebab terjadinya stunting tidak hanya dari bayi saja. Ibu dan usia pranikah juga berpengaruh seperti anemia remaja dan anemia ibu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Klaten, Marjuki, menyampaikan pencegahan dan penurunan stunting merupakan program pemerintah pusat yang menjadi kewajiban daerah untuk menindaklanjutinya.
"Apa-apa yang menjadi mandatori, apa-apa yang menjadi ketentuan pemerintah pusat harus diimplementasikan di daerah. Ketika Presiden menerbitkan Perpres tentang stunting, Kemensos menindaklanjuti dan daerah menyusun peraturan daerah (perda) dan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati," kata politisi PKS itu.
Terendah Delanggu
Berbicara Perbup tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting, menurut dia, ada 21 pasal di dalamnya. Pada pasal 5 terkait kebijakan percepatan penurunan angka stunting ada di desa atau kelurahan.
Kepala Bapperida, Pandu Wirabangsa, mengemukakan prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Klaten berturut-turut Kecamatan Bayat, Polanharjo dan Kebonarum dan terendah Delanggu pada angka 7,6 persen.
Sedangkan partisipasi masyarakat terkait kehadiran di posyandu capaian 100 persen di Kecamatan Gantiwarno, Karangnongko, Manisrenggo, Kemalang, Wedi dan Kebonarum. Kecamatan Klaten Utara dan Ngawen dinilai perlu dioptimalkan karena capaiannya di angka 80 persen.
Kepala Dinsos P3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti, dalam laporannya menyampaikan tujuan kegiatan itu untuk memastikan intervensi PPPS dilakukan terhadap kelompok layanan sasaran, memastikan tingkat penurunan stunting di tingkat layanan melalui indikator masuk dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD dan APBD serta memastikan OPD atau kecamatan, puskesmas, PLKB agar pelaksanaan PPPS terkonvergen dengan mengacu juknis. (*)
