Wadul Sri Mulyani, Pembangunan Pendapa Terkendala Anggaran
Sri Mulyani mendorong pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan masyarakat di masing-masing desa
Masal Gurusinga 
KORANBERNAS.ID, KLATEN--Kegiatan sambang warga kembali digelar Pemkab Klaten di Desa Blanceran Kecamatan Karanganom, Rabu (18/9/2024). Pada acara yang dihadiri Bupati Klaten Sri Mulyani tersebut, Kepala Desa Blanceran Bambang Heri Novianto mengatakan, sebagian besar pembangunan infrastruktur di wilayahnya sudah terlaksana. Kendati demikian, beberapa program pembangunan ada yang belum terselesaikan karena terbentur anggaran.
Diantaranya kata dia, pembangunan Pendapa Pandawa sebagai gedung pertemuan desa yang harus dilaksanakan secara bertahap. Pembangunan sempat terhambat karena refocussing anggaran akibat pandemi Covid-19.
“Ada kendala pembangunan pendapa sebagai pusat kegiatan warga dimulai pada 2020, terhenti pada 2021 akibat pandemi, dan dilanjutkan hingga 2024 dengan progres saat ini 80 persen. Kami memohon kepada Bupati untuk meresmikan pendapa dan memberikan dukungan anggaran agar dapat selesai pada 2025,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Sri Mulyani meminta OPD terkait untuk meninjau permintaan Pemdes Blanceran.
Bupati menambahkan, dirinya mendorong pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan masyarakat di masing-masing desa. Dia berharap pembangunan gedung serbaguna tersebut dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan masyarakat.
“Saya berharap bantuan yang kami berikan agar dimanfaatkan dengan baik,” pinta Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Diantaranya, santunan sosial, bantuan jamban sehat hingga bantuan pendidikan.
Seperti acara sambang warga sebelumnya, sambang warga kali ini juga diawali dengan peninjauan stan UMKM potensial di wilayah Kecamatan Karanganom.
Sambang Warga merupakan program rutin Pemkab Klaten sebagai media pertemuan antara Pemkab Klaten dengan masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai media silaturahmi oleh pemerintah daerah, menerima saran dan masukan serta serap aspirasi dari seluruh warga. (*)
