Kenapa Pemda DIY Tidak Menetapkan Darurat Sampah?
Apabila darurat sampah ditetapkan pemda bisa menggunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga).
--- 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Pada kurun waktu dua hingga tiga tahun bekalangan, persoalan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum tuntas. Pertanyaannya, kenapa Pemerintah DIY tidak menerapkan darurat penanganan sampah?
Inilah yang disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto saat berbicara sebagai narasumber diskusi Forum Wartawan Unit DPRD DIY, Jumat (22/3/2024), di RM Ny Suharti Gedongkuning Yogyakarta.
Pada diskusi santai bertema Memperkokoh Kapasitas Media dalam Mendukung Kerja Sama DPRD DIY untuk Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan benar legislatif memerlukan masukan dari berbagai pihak untuk pengambilan kebijakan.
Termasuk soal penanganan sampah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, menurut Eko Suwanto, hingga saat ini belum terselesaikan.
“Pemda tidak menetapkan darurat sampah karena memang dari persepsi publik tidak bagus serta berpengaruh terhadap pariwisata,” jelasnya.
ARTIKEL LAINNYA: Gus Muwafiq Menyerukan Kerukunan Bangsa
Sebenarnya, apabila darurat sampah ditetapkan maka pemda bisa menggunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga).
Namun demikian, lanjut dia, tanda-tanda itu tidak juga muncul. Setidaknya, hal itu bisa terbaca dari kebijakan Pemda DIY melalui alokasi APBD Tahun Anggaran 2024 yang terlihat biasa-biasa saja.
“Pemda DIY tidak melakukan refokusing anggaran untuk penanganan sampah. Anggarannya biasa-biasa saja,” kata Eko Suwanto.
Kebijakan tersebut sangat jauh berbeda tatkala hampir seluruh pos anggaran dipotong secara habis-habisan untuk penanganan pandemi, lima tahun silam.
Memang, lanjut dia, Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata harus dijaga selalu senantiasa dalam kondisi aman dan nyaman. Ini sangat dibutuhkan demi menjamin ekonomi warga tetap bergulir.
ARTIKEL LAINNYA: Pembangunan untuk Kesejahteraan, Wakil Bupati Bantul Dukung Program Padat Karya
Pada bagian lain Eko Suwanto menyampaikan keberadaan Sumbu Filosofi Yogyakarta mulai dari Tugu, Malioboro, Keraton dan Panggung Krapyak hendaknya jangan sekadar sebagai mercu suar.
Menurut Eko Suwanto, akan berbeda pemahamannya apabila melihat sumbu filosofi itu dari wilayah Kali Code. Artinya, kebanggaan itu harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Narasumber lainnya pada diskusi kali ini Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Yogyakarta, Hudono.
Dia berharap sinergi antara media dengan pemerintah -- tanpa mengurangi independensi pers -- terus terjalin dalam rangka membangun Yogyakarta. (*)
