Polemik Siswa SMK di Purworejo Terancam Putus Sekolah Akhirnya Selesai

Empat siswa yang memiliki tunggakan biaya sekolah mendapat bantuan penyelesaian administrasi secara penuh.

Polemik Siswa SMK di Purworejo Terancam Putus Sekolah Akhirnya Selesai
Staf Anggota DPR RI Aziz Subekti serta Ketua Umum Paguyuban Alumni dan Almamater SMK PN Purworejo (GUNDALA), menengok siswa yang mendapat bantuan. (istimewa) 

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Polemik Siswa SMK Pembaharuan (PN) Kabupaten Purworejo yang terancam putus sekolah jika tidak melunasi tunggakan administrasi, akhirnya selesai setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi.

Kasus tunggakan biaya sekolah yang sempat mencuat di SMK PN Purworejo diketahui Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden melalui Anggota DPR RI Dapil VI Jawa Tengah, Aziz Subekti, menyelesaikan kasus tersebut.

Sebanyak empat siswa yang masih memiliki tunggakan biaya sekolah kini telah mendapat bantuan penyelesaian administrasi secara penuh.

Staf Anggota DPR RI Aziz Subekti, Jepat Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa persoalan tersebut langsung mendapat atensi dari Presiden setelah dibahas di Fraksi Partai Gerindra.

Jepat Rahmat Hidayat, Staf Anggota DPR RI Aziz Subekti. (istimewa)

“Masalah ini langsung diketahui oleh Bapak Aziz Subekti dan dibahas di fraksi, kemudian diteruskan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau memberikan perhatian khusus dan memerintahkan agar masalah ini segera diselesaikan melalui Bapak Aziz Subekti,” ungkap Jepat, Minggu (19/10/2025).

Pihaknya segera berkoordinasi dengan Kepala SMK PN Purworejo, Sugiri, untuk memastikan data siswa yang masih memiliki tunggakan. Dari hasil koordinasi, diketahui terdapat empat siswa yang belum dapat melunasi biaya sekolah dengan total kekurangan sekitar Rp 21 juta.

“Awalnya ada sebelas anak, tapi tujuh di antaranya sudah menyelesaikan sendiri. Jadi tinggal empat anak dan semuanya langsung diselesaikan oleh Bapak Aziz Subekti,” lanjut Jepat.

Tak hanya membantu secara finansial, tim dari Aziz Subekti juga menyambangi rumah salah seorang siswa penerima bantuan, Hafiz, untuk memberikan dukungan moral.

Ketua Umum Paguyuban Alumni dan Almamater SMK PN Purworejo (GUNDALA), Purwanto. (istimewa)

“Kami datang langsung untuk memberi semangat. Waktu itu anaknya sedang sakit dan sempat tidak sekolah beberapa hari. Kami ingin memastikan semangatnya untuk terus belajar tidak padam,” jelasnya.

Menurut Jepat, sistem pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening yayasan sekolah dan bukti pembayarannya akan diganti dengan kuitansi resmi dari pihak sekolah. Dengan demikian, para siswa penerima bantuan dapat kembali mengikuti ujian susulan pada hari Senin mendatang.

Ketua Umum Paguyuban Alumni dan Almamater SMK PN Purworejo (GUNDALA), Purwanto, turut memberikan tanggapan atas persoalan yang sempat viral tersebut. Para alumni ikut peduli dan melakukan langkah koordinatif bersama pihak sekolah dan yayasan untuk mencari solusi terbaik.

“Kami dari alumni tidak tinggal diam. Begitu tahu masalah ini ramai, kami langsung berkoordinasi dengan sekolah dan yayasan untuk memastikan persoalan diselesaikan dengan baik,” ujar Purwanto, lulusan SMK PN tahun 1993.

Cukup bijak

Purwanto menjelaskan, dari sekitar 400 siswa aktif, hanya sekitar 14 siswa yang masih memiliki tunggakan atau sekitar 3-4 persen dari total siswa. Pihak sekolah sudah cukup bijak dengan memberikan peringatan bertahap sesuai dengan fakta integritas yang telah disepakati antara sekolah dan orang tua siswa sejak awal masuk.

“Sekolah sudah memberikan banyak keringanan. Peringatan yang dikeluarkan itu merupakan bentuk penegakan komitmen. Jadi tidak serta merta langsung menonaktifkan siswa tanpa proses,” jelasnya.

Dia mengingatkan pentingnya komunikasi antara siswa, orang tua dan pihak sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Menurutnya, SMK PN Purworejo juga memiliki berbagai program beasiswa dan asrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Dari yayasan sebenarnya sudah ada program beasiswa bagi siswa tidak mampu. Alumni juga sering membantu lewat program pendampingan dan beasiswa tambahan. Kami ingin memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah hanya karena alasan biaya,” tegasnya. (*)