Pergerakan dari Purworejo, PPDI Gaungkan Kesejahteraan Perangkat Desa
Jika kami langsung meminta status ASN, lembaga pertama yang menolak pasti BKN.
Wahyu Nur Asmani EW 
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo, Erwan Widi Ashari, menggaungkan kesejahteraan untuk perangkat desa. Inisiasi untuk mengawali pergerakan tersebut disampaikan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 PPDI di Ganesha Convention Hall, Sabtu (20/6/2026) malam.
"Kami sampaikan Proposal Purworejo berisi Trilogi untuk memberikan kesejahteraan perangkat desa yang berkeadilan, kami mengetuk seluruh stakeholder dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah. Kami mengemas dalam Trilogi Kesejahteraan Perangkat Desa," jelasnya di sela acara.
Proposal Purworejo berisi tentang sinergi berkeadilan. Erwan merinci pembagian wewenang yang ideal demi menyokong kehidupan para pamong desa, yakni bagaimana siltap tu menjadi kewenangan pusat, kemudian THR mungkin menjadi kewenangan atau diberikan dari provinsi serta siltap ke-13 diberikan dari kabupaten masing-masing.
Konsep tersebut diyakini menjadi kunci mutlak tercapainya kesejahteraan perangkat desa secara berkeadilan melalui pembagian peran strategis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Beban kerja
Menurut dia, kesejahteraan perangkat desa tidak bisa lagi dibebankan pada satu lini pemerintahan saja. Mengingat beban kerja perangkat desa yang kian kompleks, mulai dari urusan administrasi hingga mengawal program MBG serta pengamanan aset KDMP, maka diperlukan komitmen bersama.
“Kami menawarkan sebuah konsep sinergi berkeadilan yang disebut Trilogi Kesejahteraan. Perangkat desa akan benar-benar sejahtera jika tiga pilar pemerintahan berbagi peran secara nyata,” ujar Erwan saat menyampaikan pidato harlah.
Hingga saat ini, lanjut dia, sistem penggajian perangkat desa di Purworejo masih mengandalkan skema lama yakni bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening desa.
“Namun saya sangat mengapresiasi kepemimpinan Purworejo saat ini yang membuat distribusi siltap jauh lebih lancar dibanding satu dekade lalu,” jelas Erwan.
Gaji ke-13
Dia berharap, trilogi kesejahteraan yang dicetuskannya bisa disengkuyung oleh semua komponen stakeholder masyarakat dan pemerintahan.
HUT ke-20 PPDI dihadiri Bupati Purworejo Yuli Hastuti dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setyabudi. Hadir juga jajaran Forkopimda Kabupaten Purworejo, perwakilan DPRD Purworejo Budi Sunaryo, Ketua PPDI Jawa Tengah Heri Purnomo, Ketua Polosoro Suwarto, serta para camat dari 16 kecamatan se-Kabupaten Purworejo dan sejumlah tamu undangan.
Yuli Hastuti dalam sambutannya menyatakan pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan aparatur desa, khususnya terkait kepastian gaji ke-13.
“Untuk Tahun Anggaran 2026, pelaksanaannya (gaji ke-13) masih menunggu perubahan anggaran. Sedangkan tahun 2027, telah kami siapkan alokasinya dalam APBD Murni. Ini adalah komitmen kami memberikan kepastian peningkatan kesejahteraan perangkat desa,” kata bupati disambut tepuk tangan riuh ribuan perangkat desa yang hadir.
Bupati mengapresiasi dedikasi luar biasa seluruh perangkat desa di Purworejo sebagai garda terdepan pembangunan dan perekat sosial masyarakat.
Secara bertahap
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PPDI, Sarjoko, yang juga hadir dalam HUT tersebut menyatakan dukungannya terhadap pergerakan dari Purworejo. Perjuangan menyejahterakan perangkat desa dilakukan secara bertahap (step by step).
Saat ini, perjuangan pusat fokus agar perangkat desa terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengingat regulasi ke depan mengarah pada penyaluran siltap langsung dari APBN ke rekening pemerintah desa, didukung dengan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) yang draf Permendagrinya sedang dimatangkan.
“Jika kami langsung meminta status ASN, lembaga pertama yang menolak pasti BKN karena hierarki pembinaannya ada di bupati, bukan kepala desa. Maka solusi terbaik yang sedang kita perjuangkan maksimal adalah agar seluruh perangkat desa dicatat resmi di BKN melalui integrasi NIAPD,” urai Sarjoko.
Ketua Panitia Harlah ke-20 PPDI Purworejo, Nanang Purwanto, menjelaskan perayaan tahun ini sengaja dirancang meriah sebagai momentum penutup yang manis sebelum kepengurusan periode ini memfokuskan diri pada Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2027.
Kegiatan strategis
“Sebelum malam puncak resepsi yang ditandai prosesi pemotongan tumpeng, panitia telah sukses menggelar serangkaian kegiatan strategis,” jelas Nanang.
Yaitu, Turnamen Bola Voli PPDI Cup II di Lapangan Tunas Harapan, Desa Kalimeneng Kemiri. Kompetisi ini mempertandingkan kategori antar-perangkat. Hasilnya, Juara 1 diraih PPDI Kecamatan Ngombol, juara 2 PPDI Kecamatan Kemiri, juara 3 PPDI Kecamatan Gebang dan juara 4 ini PPDI Kecamatan Pituruh.
Dalam event ini juga ada turnamen untuk kategori umum U-20. Hasilnya, juara 1 diraih tim Forader Kemiri, juara 2 tim Ngombol Jempol, juara 3 tim Berkah Indah Putra Grabag dan juara 4 tim dari Lentera Muda Kemiri.
Rangkaian kegiatan lainnya adalah Sekolah Pamong yang berlangsung di STIE Rajawali pada 6 Juni 2026 diikuti 271 perangkat desa baru, jumlah sebelumnya sesi kedua 170 peserta dan sesi pertama diikuti 150 peserta. Juga ada Lomba videografi yang diinisiasi oleh Humas PPDI untuk mengasah kreativitas digital para kader desa. (*)
