Ironi Kota Pelajar, 13.669 Anak di DIY Tidak Sekolah
Politisi PDI Perjuangan Eko Suwanto mendesak pemda se-DIY serius cari solusi cepat dan tepat
--- 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Momentum hari Pendidikan Nasional Mei 2026 menyisakan ironi yang memprihatinkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ada ribuan anak usia sekolah di Kota Pelajar ini yang ternyata tidak sekolah. Tepatnya, sejumlah 13.669 anak tidak sekolah dengan berbagai alasan.
Menyikapi fenomena tersebut, Anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (Pansus LKPJ) Tahun 2025 dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto, Kamis (7/5/2026) mendesak pemerintah daerah (pemda) se-DIY untuk mencari solusi yang cepat dan tepat.
“Pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan kebijakan memastikan ribuan anak usia sekolah bisa akses pendidikan sesuai hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan,” ujarnya saat konferensi pers di DPRD DIY.
Menurutnya, ini merupakan kabar dan fakta yang membuat keprihatinan. “Menyedihkan terjadi di kota Pendidikan. Ke depan harus ada kebijakan afirmatif untuk memastikan pendidikan bagi anak usia sekolah mudah aksesnya," kata dia.
Beragam faktor
Terdapat beragam faktor yang mempengaruhi kondisi anak usia sekolah tidak bisa mengakses pendidikan di DIY. Berdasarkan data, anak tidak sekolah atau putus sekolah se-DIY di Kabupaten Bantul sebanyak 3.727.
Disusul Sleman ada 3.259 anak, Gunungkidul 3.429 dan Kulonprogo 1.470 serta Kota Yogyakarta 1.784 anak. “Dari data yang ada sudah terverifikasi 8066 anak dan sisanya 5.603 belum terverifikasi,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Eko Suwanto menyatakan perlu ada kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan kepastian fasilitasi pendidikan bagi anak usia sekolah. "Kita jelas mendorong hak akses pendidikan yang sama untuk anak usia sekolah. Perlu adanya kebijakan afirmatif kepada mereka yang seharusnya bersekolah, agar anak tidak kehilangan hak dasar pendidikannya," katanya.
Eko Suwanto lantas menyebutkan anggaran BOSDA DIY tahun 2026 turun Rp 9,290 miliar. Pada tahun 2025 sejumlah Rp 206,013 miliar sedangkan BOSDA DIY tahun 2026 turun menjadi Rp 196,722 miliar.
Belanja langsung
"Data penyaluran BOSDA Negeri, mekanisme belanja langsung untuk SMA Negeri tahun 2025 Rp 64,797 miliar pada 2026 menjadi Rp 62,973 miliar. SMK Negeri tahun 2025 Rp 100,794 miliar pada 2026 menjadi Rp 98,350 miliar,” jelasnya.
Sedangkan SLB Negeri tahun 2025 Rp 10,541 miliar pada 2026 menjadi Rp 10,096 miliar. Sementara Bosda swasta dengan skema hibah SMA/MA Swasta tahun 2025 Rp 8,856 miliar pada 2026 menjadi Rp 7,463 miliar. SMK swasta pada tahun 2025 Rp 14,713 miliar dan pada 2026 menjadi Rp 11,554 miliar. SLB Swasta 2025 Rp 6,309 miliar menjadi Rp 6,283 miliar. “BOSDA 2025 Rp 206,014 miliar dan tahun 2026 turun menjadi Rp 196,722 miliar,” ujar alumni MEP UGM itu.
Ke depan, DPRD DIY mendorong bantuan pendidikan perlu ditingkatkan agar kesempatan anak usia sekolah mendapatkan hak-haknya bisa dipenuhi. “Maka kita berikan rekomendasi, PDI Perjuangan meneguhkan komitmen wajib belajar wajib dikerjakan,” tambahnya.
Kepada pemda se-DIY khususnya Dinas Pendidikan, lanjut dia, segera konsolidasi dan berdialog untuk memastikan pelayanan pendidikan dilaksanakan. “Prinsipnya negara harus hadir menterjemahkan perintah konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya dengan bertanggung jawab menjamin layanan pendidikan bagi masyarakat," kata dia.
Orang tua juga diharapkan memberikan semangat kepada anak-anak untuk bersekolah. “Harus optimisme dan semangat. Setiap anak di DIY wajib bersekolah dengan fasilitasi penuh,” katanya. (*)
