DPRD Jateng Mengevaluasi Pencapaian Program APBD 2023

KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- DPRD Jawa Tengah (Jateng) melalui Panitia Khusus (Pansus) X Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2023 menginginkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar dapat memberi masukan/evaluasi pencapaian program APBD 2023. Masukan tersebut sangat penting guna menjadi bahan evaluasi dalam LKPj Gubernur.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Pansus X, M Yunus, saat memimpin rombongan di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Karanganyar. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Karanganyar, Zulfikar Hadidh, hadir pada kesempatan itu.

“Evaluasi kinerja Gubernur pada APBD 2023 sangat penting. Tidak hanya capaian yang telah dirasakan Karanganyar, melainkan juga ketidatercapaian program patut disampaikan untuk bahan evaluasi,” katanya, saat dihubungi di ruang kerjanya seusai melakukan kunjungan kerja.

Sebagaimana diketahui ada empat poin belum tercapainya program kerja Pemprov Jateng yakni kemiskinan ekstrem, kasus stunting, pengangguran terbuka dan berkurangnya lahan sawah lestari.

Pada kesempatan itu pula, sejumlah anggota Pansus menyampaikan sejumlah catatan. Anton Lami Suhadi menyoroti seputar sawah lestari, mengingat Karanganyar masuk salah satu daerah penyangga ketahanan pangan. Demikian juga disorot mengenai sinkronisasi di kawasan Solo Raya bila Kota Surakarta bakal menjadi kota metropolitan.

Pimpinan dan anggota Pansus X DPRD Jateng saat kunjungan ke Karanganyar. (istimewa/Dokumentasi Humas DPRD Jateng)

Yunus turut menambahkan pada RPJMD Karanganyar disinggung capaian pembangunan sumber daya manusia. Tentu ketersediaan lapangan kerja menjadi penting. “Bagaimana kontribusi dari Pemprov pada penyiapan lapangan kerja di daerah. Apakah sudah terasa atau belum,” katanya.

Zulfikar selanjutnya menjelaskan, perhatian Pemprov Jateng untuk daerahnya terbilang cukup memberi andil dalam program pembangunan daerah. Hanya saja, program itu untuk selanjutnya tidak saja berhenti pada 2023 semata, namun terus berkelanjutan.

Disebutkan untuk penanganan stunting saat ini masih menyisakan 2.105 kasus, kemiskinan ekstrem masih 9,79 persen. Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 7 persen.

“Untuk bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kami harapkan bisa terus ada. Bila ditopang murni dengan APBD kami, tidak bisa mengcover secara keseluruhan,” kata dia.

Juga dikemukakan, untuk infrastruktur jalan terutama masuk kategori jalan provinsi, Pemkab Karanganyar meminta supaya lampu penerangan jalan umum diperbanyak. Mengingat kekurangan JPU banyak berada di daerah perbukitan.

Sesi dialog kunjungan kerja Pansus X DPRD Jateng ke Karanganyar. (istimewa/Dokumentasi Humas DPRD Jateng)

“Masalah tersebut yang bisa kami utarakan kepada Pansus X. Besar harapan program dari provinsi masih ada untuk Karanganyar,” kata dia.

Anggota Pansus, Joni Setiawan, menyoroti soal pemilahan antara program provinsi dengan kabupaten yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan di Karanganyar.

Zulfikar menyebutkan sejauh ini untuk indikator keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur dari pembagian wewenang.

“Kami belum pernah menyatakan keberhasilan ini dari program provinsi atau kabupaten. Karena sudah menjadi satu kesatuan program, maka semestinya sudah menjadi milik bersama,” kata dia. (rubrik/anf)