Wamensos Minta Para Kades Jangan Menutupi Kemiskinan Warganya
Presiden Prabowo Subianto merasa sedih, kenapa Indonesia yang kaya raya orang miskinnya tidak selesai-selesai.
Masal Gurusinga 
KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, meminta para kepala desa dan lurah tidak menutupi data kemiskinan warganya.
Sebaliknya, dia meminta agar data kemiskinan dibuka supaya program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bisa menjawab permasalahan-permasalahan kemiskinan.
"Bapak Presiden juga meminta semua dibuka agar segera tahu. Orang miskin di Indonesia ada berapa? Bagaimana cara mengatasinya? Jangan ditutup-tutupi lagi," katanya pada acara Wisuda Graduasi Mandiri dan Penyerahan Bantuan PPSE (Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi) bagi KPM PKH Kabupaten Klaten di Grha Bung Karno Klaten, Selasa (30/6/2026).
Ditambahkan, Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena sejak Indonesia merdeka sampai sekarang angka kemiskinan flat, kenapa Indonesia yang kaya raya orang miskinnya tidak selesai-selesai.
"Ternyata masalah data saja tidak klir. Bayangkan saja kalau sudah merdeka 80 tahun, masak data saja tidak klir-klir. Kemensos punya data sendiri, Bappenas punya data sendiri, BPS punya data sendiri, BKKBN punya data sendiri, provinsi punya data sendiri, kabupaten/kota punya data sendiri. Bagaimana kita fokus mengentaskan kemiskinan kalau data saja tidak beres. Dan di era Bapak Prabowo ini kita sudah punya satu data namanya DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Semua program berangkat dari DTSEN," ujarnya.
Diberi mandat
Di Indonesia, kata dia, terdapat empat juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah karena faktor ekonomi. Kemensos diberi mandat melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 untuk terlibat aktif dalam proses pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Presiden, lanjut Wamensos, ingin seluruh masyarakat Indonesia bisa mandiri dan berdaya. Karenanya, disusun program-program prioritas.
Di Kabupaten Klaten, lanjutnya, ada 2.087 KPM PKH yang bisa di graduasi. Dan yang didatangkan pada wisuda dan menerima bantuan PPSE 1.500 orang. Menanggapi hal ini, Agus Jabo menyebutkan inilah bentuk nyata kolaborasi pemerintah pusat, daerah dan perusahaan swasta untuk memutus transmisi kemiskinan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan KPM PKH yang diwisuda graduasi mandiri ini menjadi pioner untuk masyarakat yang lain.
Di Jawa Tengah, kata gubernur, angka kemiskinan yang semula 9,58 persen, hari ini turun menjadi 9,3 persen. Sebanyak 1,3 juta masyarakat desil 1, 2, 3 dan 4 sudah dientaskan.
"Provinsi (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) tidak bisa berdiri sendiri. Kabupaten dan kota juga demikian, kita harus kolaborasi. Ada beberapa bupati kita yang gengsi dibilang miskin," ucap mantan Kapolda Jawa Tengah itu.
Sedangkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan wisuda graduasi mandiri bukanlah tanda berakhirnya bantuan semata, tapi jadi simbol lahirnya keluarga yang telah bangkit, lebih percaya diri, lebih mandiri dan berdiri di atas kemampuan sendiri.
Setiap keluarga yang lulus dari PKH, menurut mantan Ketua DPRD Klaten itu, membawa pesan kemiskinan itu bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Dengan pendampingan yang tepat, kerja keras, pendidikan dan semangat untuk maju, perubahan itu benar-benar dapat diwujudkan. (*)
