Tuntutan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Program JKN Semakin Meningkat

BPJS Kesehatan tidak berhenti melakukan perbaikan.

Tuntutan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Program JKN Semakin Meningkat
Potong tumpeng HUT ke-55 BPJS Kesehatan oleh Dirut BPJS Kesehatan Gufron Mukti diserahkan kepada Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin. (istimewa)

KORANBERNAS.ID, JAKARTA -- Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin meningkat.

“Ini menjadi tantangan BPJS Kesehatan pada hari jadi ke-55,” ungkapnya pada sarasehan HUT ke-55 BPJS Kesehatan, Senin (31/7/2023), di Jakarta.

Dia menjelaskan, program jaminan kesehatan di Indonesia dimulai dari berdirinya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), tahun 1968. Badan ini memberikan jaminan kesehatan pada para pegawai negara, penerima pensiun dan keluarganya.

Atas dasar itu, 15 Juli 1968 dimaknai sebagai hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional.

ARTIKEL LAINNYA: Komitmen Yayasan Astra, Bangun Negeri Lewat Pendidikan

Perkembangannya, lembaga ini berganti status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Bhakti Husada dan PT Askes (Persero) yang juga mencakupi kesehatan karyawan BUMN beserta keluarganya.

Hingga akhirnya sebagaimana diamanatkan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS, lembaga ini bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut dia, badan ini mengimplementasikan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi seluruh masyarakat Indonesia.

”Kami mengapresiasi perjuangan semangat kolaborasi seluruh elemen dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi positif atas suksesnya penyelenggaraan Program JKN bagi penduduk  Indonesia," kata dia.

ARTIKEL LAINNYA: Jalan Sehat Menandai Lustrum XIII SMPN 4 Purworejo

Sepuluh tahun berjuang melalui transformasi dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dengan  segala dinamika yang terjadi, menurut Ali Ghufron, penyelenggaraan program JKN tetap berkelanjutan.

Ghufron menambahkan, pengelolaan Program JKN mendapatkan tantangan baru khususnya dalam meningkatkan mutu layanan. Selama hampir satu dekade, tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan Program JKN juga semakin meningkat.

Program JKN bersama dengan BPJS Kesehatan tidak berhenti melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dari berbagai sisi.

Pada hari jadinya, BPJS Kesehatan mengangkat tema Tranformasi Mutu Layanan, Komitmen Bersama Demi Kesejahteraan Bangsa sebagai upaya untuk menggaungkan upaya transformasi mutu layanan baik internal BPJS Kesehatan maupun seluruh stakeholder terkait.

ARTIKEL LAINNYA: Komitmen Yayasan Astra, Bangun Negeri Lewat Pendidikan

Badan ini mempersembahkan hadiah terindah untuk peserta JKN berupa kemudahan serta mutu layanan kepada peserta seperti i-Care JKN, sebuah terobosan penyediaan data riwayat pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan antar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, juga diluncurkan Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (Pesiar) untuk percepatan perluasan rekrutmen peserta hingga ke tingkat desa, Simplifikasi Layanan Kantor Cabang yang telah dilakukan untuk memangkas waktu tunggu dan mempercepat proses layanan.

Disebutkan, BPJS Kesehatan menyediakan fungsi Service Officer secara mobile dan berbagai layanan unggulan teknologi informasi yang mendukung implementasi Program JKN serta meluncurkan wajah terbaru website BPJS Kesehatan untuk kemudahan masyarakat memperoleh informasi.

Berbagai kemudahan juga dipersembahkan melalui implementasi Rujukan Mantap atau simplifikasi rujukan dengan kasus dan kondisi tertentu sehingga peserta dapat merujuk ke RS Kelas B dan RS Kelas A yang dapat langsung dipilih oleh FKTP tanpa harus melalui Klinik Utama/RS Kelas D/C.

ARTIKEL LAINNYA: Bicara Disabilitas Tak Selalu Pakai Bahasa Kasihan, Mereka Punya Potensi

Sebagai upaya perluasan akses layanan, kata Ghufron, BPJS Kesehatan memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) untuk membuka akses layanan kesehatan di daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pemerataan derajat kesehatan masyarakat.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dinamika perjalanan implementasi Program JKN BPJS Kesehatan sudah dilalui dan menjadi pengalaman berharga dalam menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan di Indonesia.

Budi menyoroti bagaimana BPJS kesehatan dapat membantu transparansi biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dan menjaga standar tarif, khususnya menghadapi tantangan bonus demografi.

“Tahun 2030 Indonesia memiliki tantangan terhadap puncak bonus demografi. Diharapkan masyarakat akan mengalami peningkatan pendapatan, karena peningkatan jumlah masyarakat usia produktif,” kata menteri.

ARTIKEL LAINNYA: Evakuasi Delapan Penambang di Ajibarang Dihentikan

Jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum puncak demografi ini sebagai momentum peningkatan pendapatan masyarakat, maka kita akan kehilangan kesempatan dan terus menjadi negara dengan middle income.

Menurut dia, peran BPJS Kesehatan menjadikan manusia Indonesia yang sehat sangat penting melalui pembiayaan kesehatan yang kuat.

“BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat menjaga standar biaya pelayanan kesehatan ini ditengah lonjakan bonus demografi ini,” kata Budi.

Budi mengapreasiasi bagaimana kinerja BPJS Kesehatan mulai dari kolektibilitas yang semakin baik, klaim layanan kesehatan diproses dengan sangat cepat dan mulai fokus pada upaya pencegahan. (*)