Minggu, 01 Agu 2021,


pendidikan-tatap-muka-di-diy-dipastikan-batalSiswa SDN Deresan melakukan praktik belajar tentang cahaya pada saat sebelum pandemi. (dok. koranbernas.id)


Muhammad Zukhronnee Muslim
Pendidikan Tatap Muka di DIY Dipastikan Batal

SHARE

KORANBERNAS ID, YOGYAKARTA -- Tren melonjaknya kasus positif Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa hari terakhir menjadi perhatian khusus. Menurut data Dinas Kesehatan DIY, Jumat (18/6/2021), kasus positif Covid-19 bertambah 592 orang, hanya turun 3 dari hari sebelumnya yaitu 595 orang.

Apalagi, uji coba Pendidikan Tatap Muka (PTM) yang dilaksanakan di beberapa sekolah di DIY pun justru memunculkan klaster baru seperti di salah satu SD di Gunungkidul dan SMP di Kulonprogo.

Pemda DIY akhirnya memastikan rencana Pendidikan Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru mendatang batal dilakukan. Kebijakan ini diterapkan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

"PTM Batal, wedi [kasus Covid-19 di DIY tinggi]. Sementara off dulu," ujar Kadarmanta Baskara Aji, Sekda DIY,  di kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/6/2021).

Aji melanjutkan, Pemda menunggu hasil evaluasi penanganan Covid-19 di DIY. Sebab kasus Covid-19 yang terjadi saat ini berbeda dari sebelumnya.

Kalau dulu usai terjadi lonjakan kasus Covid-19 maka kurvanya kemudian menurun. Namun saat ini kurva kasus Covid-19 justru semakin tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

"Sekarang ini mudhunnya (turunnya-red) kasus sithik, munggahe (naiknya-red) okeh (banyak -red)," tandasnya.

Pemda DIY pun lebih memilih mengantisipasi penularan virus dengan penundaan tatap muka di sekolah, daripada memaksakan diri menggelar PTM. Pemda tidak ingin semakin banyak klaster muncul dari sektor pendidikan.

Selain itu, Aji berharap masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan. Kalurahan/padukuhan diharapkan mengaktifkan jaga warga dan Satlinma untuk mengawasi mobilitas masyarakat.

"Pengawasan di tingkat RT/RW yang kita harapkan [untuk mengawasi mobilitas masyarakat], karena Satpol PP di kabupaten kan jumlahnya terbatas," ungkapnya.

Aji menambahkan, selain penundaan PTM, Pemda juga meminta kabupaten/kota untuk kembali menata kebijakan work from home (WfH) dan work from office (WfO). Bila muncul kasus, maka perkantoran bisa mengurangi WfO hanya 25 persen dari total pegawai.

"Ya tergantung kondisinya di masing-masing perkantoran ya," tandasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) DIY, Wegig Pratama, memahami kebijakan penundaan PTM di DIY, termasuk di tingkat pendidikan tinggi. Sebab kasus Covid-19 di DIY memang semakin tinggi saat ini.

"Kami juga tidak mau memaksakan diri membuka PTM karena ini menyangkut keselamatan banyak orang," ujarnya.

Wegig menambahkan, sebenarnya banyak perguruan tinggi yang sudah menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam PTM sesuai protokol kesehatan. Selain itu, melaksanakan vaksinasi bagi dosen dan tenaga kependidikan lainnya.

Namun dengan munculnya kebijakan penundaan PTM, APTISI akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah V DIY.

"Kalau harus daring ya kita daringkan. Kalau bisa luring ya bisa memakai pemeriksaan antigen atau genose," pungkasnya. (*)



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini