Pendidikan di DIY Menghadapi Masalah Berlapis
Tawuran berkembang menjadi ajang taruhan uang.
Yvesta Putu Ayu Palupi 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Persoalan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mengemuka. Di tengah reputasi sebagai kota pendidikan, DIY justru menghadapi masalah berlapis, mulai dari ketidakjelasan nasib guru honorer hingga maraknya kembali tawuran dan geng pelajar.
Dosen Ekonomi Pendidikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Gumilang Aryo Sahadewo, menilai pemerintah daerah harus segera mengambil langkah serius agar kualitas pendidikan di DIY tidak terus tergerus.
“Input pendidikan itu ada banyak, seperti fasilitas sekolah, pendanaan, dukungan orang tua, situasi rumah dan salah satunya adalah guru. Bahkan literatur ekonomi pendidikan menjelaskan input yang paling penting itu adalah guru dan kualitasnya,” ujarnya dalam EB Journalism Academy di FEB UGM, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, guru merupakan faktor paling penting dalam menentukan kualitas pendidikan dibanding berbagai input lainnya. Karena itu, persoalan status dan kesejahteraan guru, baik PPPK maupun honorer, harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Tenaga honorer
Dia menilai banyak lulusan pendidikan yang sebenarnya kompeten menjadi guru justru terjebak menjadi tenaga honorer dengan penghasilan yang tidak layak karena terbatasnya formasi ASN maupun PPPK. ”Ini menjadi PR bagi pemerintah pusat maupun daerah,” tandasnya.
Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan setelah terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang membatasi penugasan guru non-ASN hanya sampai 31 Desember 2026. Di sisi lain, kondisi pendidikan DIY juga dibayangi kembali maraknya tawuran dan geng pelajar.
Terbaru, aksi tawuran nyaris pecah di kawasan Mandala Krida, Rabu (20/5/2026) siang. Sekelompok pelajar melakukan provokasi dengan membunyikan klakson, berteriak hingga menyalakan kembang api di dekat salah satu SMK.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengaku prihatin atas munculnya kembali fenomena geng pelajar yang sebelumnya sempat mereda. “Mungkin kita juga perlu mempelajari fenomena apa yang kemudian menyebabkan. Kan sudah sempat mereda,” ujarnya.
Taruhan uang
Menurut Made, pola kekerasan di kalangan pelajar kini semakin berubah dan terorganisir. Tawuran tidak lagi sekadar kenakalan remaja, tetapi berkembang menjadi ajang pembuktian diri hingga taruhan uang.
Dia mengungkapkan beberapa geng pelajar bahkan memiliki sistem “gladiator”. Kelompok yang kalah dalam bentrokan diwajibkan membayar taruhan hingga jutaan rupiah.
Bentrokan antar kelompok juga diatur dengan sejumlah kesepakatan, seperti larangan melukai pengendara motor atau joki serta kewajiban merekam aksi menggunakan telepon genggam.
“Ini menunjukkan pemaknaan keliru di kalangan remaja mengenai konsep kebanggaan dan kehebatan karena kebanggaan diukur ketika melukai seseorang itu menjadi seperti penghargaan,” tambahnya. (*)
