Pemulihan Sosial dan Ekonomi Jadi Fokus Pemerintah Pasca Pandemi

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Aspek sosial dan ekonomi di wilayah Sleman menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, pada seminar forum Ormas/LSM di Puri Mataram, Senin (22/11/2021).

“Percepatan kebangkitan ekonomi dan pemulihan kondisi sosial masyarakat Sleman ini kini menjadi salah satu fokus pembahasan penting dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 di Kabupaten Sleman," jelas Danang.

Danang menyebut ekonomi dan kondisi sosial ini merupakan dua hal yang secara langsung terdampak dengan terganggunya kesehatan, dalam hal ini mewabahnya Covid-19 di Indonesia.

“Kaitan antara kesehatan dan ekonomi tidak bisa terlepas. Di mana kesehatan terpuruk, ekonomi pasti terdampak. Pandemi mengakibatkan beberapa permasalahan pembatasan masyarakat untuk aktivitas sosial dan ekonomi. Batasan tersebut dampaknya ada pada pendapatan masyarakat yang berkurang,” jelasnya.

Menurutnya, pandemi Covid-19 ini juga mengakibatkan adanya peningkatan persentase warga miskin di seluruh daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 yaitu 8,12 persen.

“Meskipun peningkatan kemiskinan di Sleman tidak signifikan, namun hal tersebut menjadi fokus kita pada tahun 2022, yaitu bagaimana menurunkan angka kemiskinan dengan beberapa program pemerintah,” tutur Danang.

Adapun pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman yang dimaksud dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 yaitu meliputi penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak, pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah atau pendapatan, padat karya, menjaga ketersediaan pangan, memulihkan kunjungan wisatawan, membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha dan mengefektifkan penyediaan jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

Untuk mewujudkan perencanaan tersebut, Danang mengatakan pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Dia menyebut perlu adanya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, juga peran serta masyarakat, salah satunya Ormas/LSM.

Di samping itu, dalam implementasi perencanaan pembangunan tersebut, Danang menuturkan Pemerintah Kabupaten akan melakukan pembaruan data kemiskinan dengan program musyawarah dusun. Di mana data dan klasifikasi warga miskin akan ditentukan dalam musyawarah dusun yang melibatkan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Dukuh dan lainnya.

“Ke depan, bantuan bagi warga miskin harus tepat sasaran. Warga miskin ini ada dan banyak, namun klasifikasinya harus dipahami. Salah satu upayanya tentu dengan mengefektifkan jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak. Maka penyesuaian data kemiskinan itu penting agar bantuan dapat tepat sasaran,” papar Danang. (*)