Pemkab Sleman Sempurnakan Pengelolaan Keuangan

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Senin (8/7/2024).

Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK RI Isma Yatun kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center. Hadir mewakili Kabupaten Sleman, Bupati Kustini Sri Purnomo dan Ketua DPRD Haris Sugiharta.

Bupati Kustini menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan pengawasan BPK RI sehingga pada tahun ini Sleman meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali secara berturut-turut.

Capaian ini tak terlepas dari kerja keras seluruh ASN dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kerja keras

“Ini merupakan keberhasilan kita bersama, hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sleman sebagai upaya peningkatan kualitas Kabupaten Sleman. Sesuai arahan Presiden, capaian ini perlu dipertahankan, dan juga perlu ditingkatkan kembali,” kata Kustini usai menerima hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Kustini menambahkan, predikat WTP menambah motivasi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan sehingga lebih akuntabel dan transparan sebagai bentuk upaya penguatan kepercayaan publik.

Presiden Joko Widodo saat sambutan menyampaikan opini WTP merupakan kewajiban semua pihak. Ini diartikan Presiden Jokowi dengan kewajiban menggunakan APBN secara baik termasuk dengan pertanggungjawabannya.

Jokowi mengimbau kepala daerah untuk menjalankan amanah dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Pasti diaudit

“Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” kata Jokowi.

Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan.

Termasuk dengan pengaruh pada kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini yang dinilai Jokowi dalam keadaan stabil.

“Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah,” kata Jokowi.

Peluang kecil

Untuk tumbuh lebih kompetitif dengan negara lain, menurut Jokowi, bangsa Indonesia harus lebih lincah, cepat, taktis dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun.

Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang sehingga dapat fokus pada manfaat yang akan diterima oleh rakyat. (*)