Pemilu 2024 Yogyakarta Harus Aman, Kuncinya Koordinasi dan Komunikasi

KORANBERNAS.ID, SLEMAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Korem 072/Pamungkas serta Polda DIY sepakat situasi Yogyakarta harus aman dan damai saat berlangsung Pemilu 2024. Kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi.

“Kita bersyukur, situasi DIY saat ini aman-aman saja. Namun, perlu juga diprediksi kerawanan yang bakal muncul. Inilah pentingnya koordinasi dan komunikasi. Insyaallah apapun yang terjadi, kita bisa mencarikan solusinya,” ungkap Brigjen TNI Zainul Bahar SH MSi, Danrem 072/Pamungkas.

Saat menjadi narasumber Media Gathering  Publikasi dan Dokumentasi Dinamika Situasi Wilayah dan Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (20/12/2023), di Grand Mercure Yogyakarta, lulusan Akmil tahun 1995 yang baru satu bulan bertugas di DIY itu menyampaikan masyarakat ikut berperan untuk mewujudkan pemilu yang damai.

“Insya Allah berjalan lancar. Sudah seharusnya pesta demokrasi, namanya pesta itu kan harus ramai dan yang melihat senang, berbeda pilihan itu biasa. Teman ya tetap teman. Seperti kata Pak Kapolda, pemilu itu ending-nya di TPS, bukan di rumah sakit,” ungkap perwira TNI kelahiran Nganjuk tahun 1972 itu.

Narasumber Media Gathering bersama ketua dan anggota Bawaslu DIY. (yvesta putu ayu palupi/koranbernas.id)

Menyampaikan materinya, Zainul Bahar yang pernah bertugas sebagai Kapenrem Kodam IV/Diponegoro ini menjelaskan mengenai dinamika situasi wilayah dan antisipasi kerawanan Pemilu 2024 wilayah DIY.

Dia juga menjelaskan seputar tugas TNI dalam pemilu yaitu melaksanakan pemetaan daerah konflik, memaksimalkan perbantuan kepada Polri, melaksanakan pembinaan teritorial serta mengoptimalkan peran Forkompimda.

Adapun langkah dan tindakan mencegah konflik pemilu di antaranya melaksanakan pemantauan dan pendataan terkait dengan masalah yang menonjol, termasuk isu-isu pemilu 2019 yang mungkin terulang.

Narasumber lainnya, Kasubbid Multimedia Polda DIY AKBP Naafi'arman ST MH, menambahkan pentingnya pengelolaan ruang digital untuk antisipasi situasi kamtibmas menjelang Pemilu 2024.

ARTIKEL LAINNYA: Jogja Harus Aman, Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 Lebih Tinggi

Menurut dia, ruang digital saat ini ibarat battle zone. Nyatanya memang begitu, mengingat pada era post truth saat ini kebenaran menjadi komoditas. Maraknya disinformasi dalam ruang digital jangan sampai berpotensi menjadi gangguan.

“Menjelang pemilu di dunia nyata masih datar-datar saja. Kita patut bersyukur namun tidak boleh terlena. Kalau kita tidak waspada dan tidak mengantisipasi, bisa terjadi gangguan kamtibmas,” ungkapnya.

Naafi'arman sepakat media mainstream atau arus utama saat ini juga sebagai klarifikator atas munculnya berita-berita bohong atau hoaks.

Disebutkan, Polda DIY sudah melaksanakan beragam upaya untuk mendinginkan situasi supaya DIY aman, tertib dan damai. Satu di antaranya melalui pembentukan Satgas Disinformasi.

ARTIKEL LAINNYA: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Bicara Kegaduhan Politik

Ketua KPU DIY, KPU DIY Ahmad Shidqi, yang juga menjadi narasumber kegiatan itu menjelaskan enam tantangan utama Pemilu 2024 di DIY.

Yaitu, terkait dengan layanan hak pilih mahasiswa luar DIY, kampanye peserta pemilu, hak pilih penyandang disabilitas, kekurangan dan tertukarnya logistik, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu serta koban di kalangan badan ad hoc.

Sebagai gambaran, KPU DIY sudah mempersiakan 85 TPS (Tempat Pemungutan Suara) lokasi khusus dengan 18 ribu pemilih.

Persoalannya adalah mahasiswa harus mengurus dokumen atau berkas –berkas pindah pemilih paling lambat 15 Januari 2024. “Dari hari ini terhitung kurang dari satu bulan batas akhir pengurusan pindah pemilih,” jelasnya.

ARTIKEL LAINNYA: Wabup Klaten Kobarkan Semangat Cinta Negara

Dari sekitar 18 ribu pemilih TPS lokasi khusus itu per 19 Desember 2023 baru terdapat 4.983 calon pemilih. Padahal mahasiswa dari luar DIY itu jumlahnya besar mencapai 300 ribu. Berkaca dari Pemilu 2019 ada 58.000 pemilih tambahan dan pindah pemilih yang menggunakan hak pilih di Yogyakarta.

“Kami berharap mahasiswa dari luar daerah tetap bisa menggunakan hak pilih. Kami sudah melakukan sosialisasi termasuk melalui media sosial, tatap muka, memasang billboard di sebelas titik, iklan di media massa cetak dan kami sudah mengundang 75 kampus untuk berkoordinasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib didampingi Anggota Bawaslu DIY Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Umi Illiyina serta Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY, Hasto Pambudi Tomo, menjelaskan pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari media massa.

“Media sebagai pilar keempat demokrasi punya peran siginifikan menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat dan sebagai kontrol terhadap potensi pelanggaran pemilu,” kata Najib.

ARTIKEL LAINNYA: Sarasehan Perjuangan Ki Hadjar Dewantara Siap Digelar

Melalui kegiatan yang berlangsung dua hari hingga Kamis (21/12/2023) itu, Bawaslu DIY tidak hanya konsens mengawasi tahapan-tahapan Pemilu 2024 tetapi juga berpikir apa yang terjadi di luar tahapan-tahapan tersebut. Ini penting agar distorsi tidak merusak pemahaman masyarakat mengenai pemilu.

Salah satu strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu adalah mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif tersebut.

Bawaslu DIY mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi. (*)