Pakar UMY Kupas One Piece, Respons Pejabat Dinilai Kontraproduktif
One Piece telah lama beredar dengan tema utama kerja keras, kemenangan dan persahabatan.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Pakar Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Fajar Junaedi menilai respons para pejabat terhadap ramainya perbincangan bendera anime One Piece justru kontraproduktif bagi pemerintah karena ketidakpahaman mereka terhadap konteks budaya populer.
"Setelahnya media massa menjadikannya berita, lengkap dengan komentar para pejabat yang acapkali justru malah kontraproduktif bagi pemerintah karena ketidakpahaman," tegas dosen yang akrab disapa Fajarjun ini, Senin (4/8/2025), di kampus setempat.
Menurut dia, respons yang tidak tepat sasaran ini mencerminkan gap pemahaman generasi dan budaya antara para pengambil kebijakan dengan masyarakat digital, khususnya generasi muda yang menggunakan referensi budaya pop sebagai medium ekspresi politik.
Lebih jauh mengupas penggunaan bendera One Piece, dia menyatakan sebenarnya merupakan bentuk aktivisme sosial dan resistensi digital yang memiliki makna mendalam.
Penanda identitas
Merujuk sosiolog Alberto Melucci, gerakan sosial memerlukan simbol yang menyatukan orang, dan bendera tersebut berfungsi sebagai penanda identitas yang memberi individu kesempatan merasa menjadi bagian aktivisme digital.
"Ketika bendera dari One Piece digunakan sebagai aktivisme sosial, hal ini bisa dimaknai sebagai simbol identitas kelompok, yang dalam konteks apa yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan aktivisme sosial yang melakukan resistensi," jelasnya.
Fenomena ini terlihat jelas dari perilaku warganet yang menggunakan bendera One Piece di status media sosial, profil media sosial, membagikan di media sosial dan bahkan mendiskusikannya di berbagai platform digital.
Dalam perspektif semiotika, Fajarjun menilai anime ciptaan Eiichiro Oda ini memiliki banyak elemen dengan beragam tema dan makna yang bisa digali lebih dalam. Sebagai manga shōnen yang ditujukan untuk remaja pria, One Piece telah lama beredar dengan tema utama kerja keras, kemenangan dan persahabatan.
Budaya populer
"Karakter-karakter dalam serial ini berfungsi sebagai representasi, dan musuh-musuh mereka berfungsi sebagai oposisi biner dari prinsip-prinsip di atas, maka pertempuran menjadi ideologis dalam teks budaya populer," jelasnya.
Pertempuran ideologis ini, lanjut Fajarjun, menegaskan nilai-nilai tokoh utama adalah yang terbaik dalam arena pertarungan yang dalam manga sebagai bagian dari budaya populer.
Elemen visual juga menjadi daya tarik audiens dalam serial One Piece yang mengudara di televisi sejak 1999 silam hingga sekarang. Tanda visual seperti desain karakter, pakaian dan properti tidak hanya mendukung pesan cerita dan budaya, tetapi juga merupakan pilihan estetika yang signifikan untuk merepresentasikan budaya dan cerita.
Fajarjun menjelaskan dalam hal politik representasi, karakter dan ideologi dalam One Piece menunjukkan pemaknaan semiotika di secondary signification, di mana karakter dirancang secara semiotik untuk mewakili nilai-nilai dan konflik sosial yang lebih luas.
Sikap kritis
Dia kemudian merujuk penelitian Thomas Zoth (2011) berjudul The Politics of One Piece: Political Critique in Oda's Water Seven yang menganalisis bagaimana alur Water Seven menggunakan karakter untuk mengeksplorasi relasi antara individu dan negara, khususnya dalam hal keamanan nasional.
"Zoth menyebutkan bahwa alur Water Seven menggunakan karakter untuk mengeksplorasi relasi antara individu dan negara, khususnya dalam hal keamanan nasional. Narasi tersebut menyiratkan bahwa mengorbankan hak individu demi peningkatan keamanan yang dirasakan tidak dapat diterima, dan memberikan perhatian pada sikap kritis terhadap isu-isu politik," ungkapnya.
Analisis Fajarjun ini mengungkap problematika komunikasi politik pada era digital, di mana para pejabat sering kali gagal memahami bahasa dan simbol yang digunakan generasi digital. Ketidakpahaman ini justru menciptakan efek bumerang yang merugikan citra pemerintah.
Fenomena penggunaan bendera One Piece sebagai simbol resistensi menunjukkan evolusi cara masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengekspresikan kritik politik. Mereka tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, melainkan memanfaatkan referensi budaya populer yang familiar di kalangan mereka.
Dalam konteks komunikasi massa, respons pejabat yang tidak tepat justru memperkuat narasi resistensi dan semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan masyarakat digital. (*)
