Obligasi Daerah Harapan Baru Percepatan Pembangunan, 26 Tahun Tertunda
Model obligasi daerah bukanlah barang baru di dunia. Tiongkok adalah contoh paling sukses.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Setelah 26 tahun tertunda, wacana obligasi daerah kembali digulirkan. Kali ini, MPR RI serius membawa ide ini hingga ke ranah legislasi, dengan Yogyakarta sebagai titik awal perjalanan roadshow nasional.
Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur yang telah memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta selama puluhan tahun menjadi sosok kunci dalam sarasehan perdana. Pengalamannya bergulat dengan keterbatasan anggaran daerah menjadikannya narasumber ideal untuk memahami urgensi instrumen pembiayaan alternatif ini.
"Beliau berpesan agar ini diseriusi, karena isu ini sudah cukup lama tapi belum berjalan," kata Melchias Markus Mekeng, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, usai bertemu Sultan HB X, Kamis (13/11/2025).
Melchias mengaku pernah terlibat dalam pembahasan serupa pada 1999. Namun diskursus itu berhenti di tengah jalan tanpa kelanjutan konkret. Kini, dengan spirit baru dan dukungan politik yang lebih kuat, MPR siap menyerahkan Naskah Akademis ke DPR untuk diproses menjadi undang-undang.
Contoh Tiongkok
Model obligasi daerah bukanlah barang baru di dunia. Tiongkok, menurut Melchias, adalah contoh paling sukses dalam menerapkan instrumen ini. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara tersebut yang sangat cepat tak lepas dari peran obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan.
Di Indonesia, instrumen ini diharapkan bisa menjadi pilihan investasi baru bagi masyarakat, berdampingan dengan deposito, saham dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Bedanya, obligasi daerah menawarkan kesempatan bagi warga untuk berkontribusi langsung membangun kampung halamannya.
Obligasi daerah bukan tanpa risiko. Sebagai surat utang, daerah yang ingin menerbitkannya harus memiliki tata kelola keuangan yang transparan dan sumber penerimaan yang jelas untuk membayar kembali dana investor. "Kalau keuangannya tidak rapi, tidak bisa menerbitkan surat utang," tegas Melchias.
Yogyakarta dipilih sebagai lokasi sarasehan pertama karena reputasinya sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat, sebuah model yang diharapkan bisa diikuti daerah lain.
Enam wilayah
Setelah Yogyakarta, MPR akan melanjutkan sarasehan ke Sulawesi Utara, NTT, Papua, Kalimantan dan Sumatera, sebelum "gong penutup" di Jakarta. Dalam setiap kegiatan, bupati, anggota DPRD, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan pemangku kepentingan lainnya akan diundang.
Target akhirnya adalah membuka lapangan pekerjaan lewat proyek-proyek besar, meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dampaknya besar. Kalau hanya mengandalkan PAD atau bantuan pemerintah pusat, tidak akan cukup. Pemerintah daerah harus kreatif," ujarnya.
Pada bagian lain, Melchias menegaskan sikap Partai Golkar terkait wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto. "Orang Golkar pasti mendukung seribu persen," katanya tegas.
Penghargaan tertinggi
Bagi Melchias, Soeharto layak mendapat penghargaan tertinggi itu. Menerima negara dalam kondisi inflasi tinggi dan infrastruktur minim, presiden kedua RI itu mengabdikan 32 tahun hidupnya untuk bangsa.
"Kita tidak mungkin mendapatkan pemimpin yang seperti malaikat. Beliau punya kelebihan dan kekurangan," ujarnya, sambil mengingatkan pro-kontra adalah hal biasa bahkan terhadap pemimpin sekelas Donald Trump, Vladimir Putin atau Xi Jinping. (*)
