Penetapan Pahlawan Nasional Gus Dur, Jalan Panjang yang Berbuah Manis
Ketika KH Abdurrahman Wahid ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional, tidak ada perdebatan sama sekali.
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) DIY menyelenggarakan Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk KH Abdurrahman Wahid sekaligus Diskusi Publik bertema Mengenang Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur di kantor DPW PKB DIY, Rabu (12/11/2025).
Acara ini dihadiri tiga narasumber yang mewakili tiga perspektif berbeda yaitu Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi, Ketua PWNU DIY Ahmad Zuhdi Muhdlor serta Romo Martinus Joko Lelono selaku Imam Projo Keuskupan Agung Semarang sekaligus Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma.
Hadir pula Ketua DPW PKB DIY H Agus Sulistiyono, Rois Syuriyah PWNU DIY KH Mas’ud Masduki, para pengurus DPW dan DPC PKB se-DIY, anggota DPRD dari Fraksi PKB, para tokoh lintas agama, aktivis mahasiswa, pecinta Gus Dur dan masyarakat umum.
Agus Sulistiyono menyatakan keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan KH Abdurrahman Wahid sebagai Pahlawan Nasional perlu disyukuri. Penetapan ini merupakan momen istimewa yang menjadi penegasan atas jalan panjang perjuangan Gus Dur yang berbuah manis bagi demokrasi dan kemanusiaan.
Tanpa polemik
"Proses pengusulan gelar tersebut berjalan mulus tanpa polemik, sebuah hal yang jarang terjadi mengingat banyaknya tokoh nasional yang kerap menimbulkan perdebatan ketika diajukan sebagai pahlawan," katanya.
Dia menegaskan keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, yang disebutnya secara konsisten mengawal proses pengusulan sejak awal.
“Alhamdulillah, prosesnya cukup panjang dan yang membanggakan, tidak ada polemik. Ketika KH Abdurrahman Wahid ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional, tidak ada perdebatan sama sekali,” ujarnya.
Sekretaris DPW PKB DIY, Umaruddin Masdar, menambahkan Gus Dur sejak lama telah diakui oleh masyarakat nasional maupun internasional sebagai tokoh penting dalam advokasi HAM, demokrasi dan pluralisme.
Kritik tajam
Umaruddin yang juga Wakil Ketua DPRD DIY itu mengingatkan Gus Dur pernah mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan HAM atas pembelaannya terhadap kelompok-kelompok yang mengalami penindasan serta disebut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan pluralisme.
"Keberanian Gus Dur melawan kekuasaan menjadi fondasi penting dalam berakhirnya Orde Baru. Salah satu contoh keberanian tersebut tampak dari kritik tajam Gus Dur terhadap keadaan politik Indonesia pada masa itu, termasuk penggunaan istilah-istilah keras yang dicatat dalam buku A Nation in Waiting karya Adam Schwarz (1999), ketika sebagian besar tokoh publik masih enggan bersuara," jelasnya.
Sedangkan Wawan Mas’udi menyebutkan gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur adalah “gelar tanpa kontroversi” yang diterima secara universal oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang.
Menurutnya, momen ini bahkan telah lama dinantikan oleh banyak pihak karena jejak perjuangan Gus Dur melampaui batas agama, suku dan kelompok sosial. Dia mengutip kajian Profesor Nathan Franklin dari Charles Darwin University, Australia, yang menegaskan tiga kontribusi besar Gus Dur dalam perjalanan bangsa.
Stigma tradisional
"Pembangunan kelembagaan sosial melalui Wahid Institute, peningkatan martabat dan marwah Nahdlatul Ulama dari stigma tradisional, serta penciptaan fondasi politik inklusif bagi PKB sebagai partai politik yang mewakili kekuatan Islam tradisional," ungkapnya.
Sementara itu, Ahmad Zuhdi Muhdlor membagikan pengalaman pribadinya bersama Gus Dur, termasuk ketika dirinya menerima surat pribadi dari Gus Dur terkait konsistensinya dalam memimpin Majalah Bangkit.
Dalam diskusi tersebut, Zuhdi juga menjelaskan pandangan Gus Dur mengenai hubungan antara NU dan PKB yang disebutnya sebagai hubungan organik, bukan sekadar hubungan organisasi. Menurutnya, PKB didirikan secara resmi oleh PBNU dan kedua entitas tersebut tidak dapat dipisahkan.
"Sikap Gus Dur yang menolak populisme agama, pemanfaatan sentimen keagamaan untuk kepentingan politik mendasari pemikiran seperti Pribumisasi Islam, termasuk keberaniannya mengusulkan salam diganti dengan sapaan sehari-hari seperti selamat pagi atau selamat siang untuk menegaskan nilai kemanusiaan di atas simbol-simbol formal keagamaan" ucapnya.
Nilai tertinggi
Romo Martinus Joko Lelono menggambarkan Gus Dur sebagai mercusuar, keutamaan sosok yang menjadikan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi dibanding sekadar tampilan agama. Dia memuji pilihan Gus Dur pada jalur Islam kultural atau Islam Nusantara yang inklusif dan substantif, bukan Islam politik yang eksklusif dan legalistik.
Romo Joko menceritakan kembali kisah diskriminasi yang dialami Mahatma Gandhi ketika diturunkan dari kereta eksekutif, lalu membandingkannya dengan pengalaman pribadi sebagai warga negara Indonesia yang beragama Katolik yang dapat mengakses ruang publik secara setara.
"Hal tersebut terjadi karena sikap toleransi umat Islam Indonesia yang sangat tinggi, nilai yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh seperti Gus Dur dan Romo Mangun yang disebutnya memiliki hati yang besar," tambahnya. (*)
Yvesta Putu Ayu Palupi
