Nusron Wahid: Kebijakan Publik yang Baik Harus Berawal dari Mendengar Aspirasi Masyarakat
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan kebijakan publik yang baik harus lahir dari kesediaan mendengar kritik dan aspirasi masyarakat dalam dialog di UGM Yogyakarta
Siaran Pers 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan publik yang berkualitas hanya dapat lahir dari kesediaan pemerintah untuk mendengarkan kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Di hadapan para peserta yang mayoritas merupakan mahasiswa, Nusron menekankan bahwa seorang pejabat publik harus memiliki mental terbuka terhadap berbagai kritik dan keluhan dari masyarakat.
"Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat," ujar Menteri Nusron.
Pancasila Menjadi Kompas dalam Merumuskan Kebijakan Publik
Dalam dialog yang digelar bertepatan dengan peringatan Bulan Pancasila tersebut, Menteri Nusron mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi publik merupakan salah satu implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai atau tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau belum, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila," katanya.
Lebih lanjut, Nusron mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh merasa paling benar dalam mengambil kebijakan. Setiap program dan keputusan yang diambil harus senantiasa dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin malam itu juga bertepatan dengan momentum Malam Tahun Baru Islam. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron mengajak seluruh peserta menjadikan pergantian tahun sebagai momentum refleksi dan evaluasi diri.
"Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung," tuturnya.
Prinsip perbaikan berkelanjutan, lanjut Nusron, tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga harus menjadi semangat dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik," tegasnya.
KOPDAR Bareng Mas Dar kali ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya dihentikan karena situasi di lokasi menjadi tidak kondusif.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto, beserta jajaran. (*)
