Kementerian ATR/BPN Rancang Strategi Anggaran 2027 demi Layanan Publik Tanpa Celah
Kementerian ATR/BPN mulai bahas anggaran 2027. Sekjen Dalu Agung Darmawan tekankan efisiensi KRO & RO demi kualitas layanan pertanahan yang tetap prima
Siaran Pers 
KORANBERNAS.ID, JAKARTA--Di tengah dinamika ekonomi global dan gejolak geopolitik yang tak menentu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah proaktif. Sejak dini, kementerian yang menggawangi urusan pertanahan ini mulai menggodok Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai fondasi teknis penyusunan anggaran tahun 2027.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dikonversi menjadi layanan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, tanpa terganggu oleh efisiensi ketat yang tengah diterapkan pemerintah pusat.
Output Harus Besar, Kualitas Layanan Tetap Terjaga
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti penurunan kualitas. Dalam Rapat Pembahasan Usulan KRO dan RO tahun 2027 yang digelar secara daring, Senin (06/04/2026), ia menginstruksikan jajarannya untuk berpikir realistis namun tetap ambisius dalam melayani.
“Berkaitan dengan kondisi ekonomi negara, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat. Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Ia berharap seluruh unit kerja dapat mengkaji ulang kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran. Tujuannya satu: menghasilkan perencanaan yang lebih akuntabel dan presisi.
Revolusi Struktur: Membuang Program Out of Date
Rapat yang akan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026 ini juga menjadi ajang “cuci gudang” bagi program-program yang sudah tidak relevan. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, melaporkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan banyak rincian output sejak 2025 yang sudah ketinggalan zaman (out of date) dengan kondisi di lapangan.
“Kami yakini pembahasan ini berpotensi mengubah struktur yang selama ini kita lakukan. Perubahan ini akan diterapkan di penganggaran 2027 mendatang agar kita melangkah secara detail tanpa ada keragu-raguan,” ungkap Andi Tenri Abeng.
Fokus Utama Anggaran 2027: Akurasi dan Realistis
Pembahasan kali ini difokuskan pada empat pilar utama:
- Ketepatan Nomenklatur: Menyelaraskan nama program dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- Kesesuaian Target: Memastikan tahapan kegiatan sinkron dengan pelaksana di lapangan.
- Kewajaran Anggaran: Mengeliminasi pemborosan tanpa memangkas kualitas output.
- Keseimbangan Fisik & Finansial: Menghindari penyerapan dana yang tidak diikuti oleh hasil fisik yang nyata.
Dengan perancangan yang matang sejak awal, Kementerian ATR/BPN optimis dapat terus menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, sekaligus menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan negara yang efektif dan transparan. (*)
