Kementerian ATR/BPN Sabet Penghargaan BPK, Tuntaskan 90,8% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

KORANBERNAS.ID, JAKARTA – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan membuahkan hasil manis. Di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid, kementerian ini sukses meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah berhasil menindaklanjuti 90,8% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP).

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (07/04/2026). Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi tata kelola di tubuh ATR/BPN berjalan di jalur yang tepat.

Perbaikan Berkelanjutan untuk Rakyat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasinya atas kerja keras seluruh unit kerja. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari dorongan kuat Menteri Nusron dalam memastikan setiap temuan sejak tahun 2013 diselesaikan dengan tuntas.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron karena terus mendorong kami di kesekjenan maupun para direktorat jenderal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut atas RHP ini merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan regulasi hingga penguatan pengelolaan aset,” ujar Dalu Agung Darmawan usai acara penganugerahan.

Menuju Target Sempurna 100%

Berdasarkan data kumulatif sejak tahun 2013, tercatat ada sekitar 1.300 RHP, di mana Kementerian ATR/BPN telah berhasil menuntaskan 1.180 di antaranya. Angka 90,8% ini menempatkan ATR/BPN sebagai salah satu instansi dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi di jajaran Kabinet Merah Putih.

Namun, Dalu Agung Darmawan tidak ingin jajarannya berpuas diri. Ia mengimbau seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti sisa rekomendasi yang ada agar akuntabilitas kementerian mencapai titik maksimal.

“Harapannya tentu seluruhnya dapat dituntaskan, bahkan kita ingin mencapai 100% seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian lain. Sinergi lintas unit kerja dan kementerian lain terus kita perkuat untuk mempercepat hal ini,” tegasnya.

Integritas di Tengah Transformasi Layanan

Langkah percepatan penyelesaian RHP ini menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan administrasi yang bersih dan akuntabel, program-program strategis seperti sertipikasi tanah dan penataan ruang dapat dijalankan dengan lebih efisien tanpa hambatan prosedural.

Dalam kegiatan ini, turut hadir mendampingi Sekjen ATR/BPN antara lain Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi dan Kepala Biro Keuangan Kartika Sari. Kehadiran para pimpinan pengawas internal ini menegaskan bahwa setiap sen anggaran negara di Kementerian ATR/BPN kini dikelola dengan pengawasan yang super ketat. (*)