Kegiatan Bulan Dana PMI Cabang Sleman 2023 Ditargetkan Rp 1,5 Miliar
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN--Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sleman telah memulai kegiatan Bulan Dana PMI 2023. Pembukaan Bulan Dana PMI Sleman 2023 tersebut telah dilakukan Sekretaris Daerah Sleman, Harda Kiswaya di Hotel Atrium Jombor, Selasa (27/6/2023).
Kegiatan Bulan Dana PMI Sleman 2023 yang akan berlangsung selama 6 bulan sejak tanggal 1 Juli hingga 31 Desember 2023 tersebut ditargetkan bisa mencapai Rp 1,5 miliar.
Ketua PMI Cabang Sleman, Sunartono mengatakan kegiatan keuangan yang dilakukan PMI Sleman apda tahun 2022 lalu sudah diaudit oleh akuntan publik.
“Audit akuntan publik terhadap PMI Sleman ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan hingga tahun 2022, sudah 8 tahun berturut-turut hasilnya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Sunartono.
Diungkapkan, pada tahun 2022 lalu Bulan Dana PMI Sleman berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1.276.888.600. Dan dana tersebut sudah digunakan untuk operasional kepalangmerahan, pengembangan organisasi, layanan sosial kebencanaan dan lainnya.
“Oleh karena itu dalam Bulan Dana PMI 2023 ini diharapkan dana yang terkumpul mengalami peningkatan,”kata Sunartono.
Harda Kiswaya mengatakan, kegiatan Bulan Dana PMI Sleman 2023 ini diharapkan bisa berjalan baik dan ini membuktikan PMI Sleman mendapat kepercayaan masyarakat dalam layanan kemanusiaan.
“Pemkab Sleman belum bisa banyak mendukung PMI Sleman, apalagi kehadiran PMI sangat dibutuhkan masyarakat. Namun untuk kebutuhan PMI yang pokok akan dipenuhi Pemkab,” kata Harda.
Sedang Ketua Bulan Dana PMI Sleman 2023 yang disampaikan Sarijan melaporkan, bahwa Bulan Dana PMI Sleman 2023 yang berlangsung tanggal 1 Juli hingga 31 Desember 2023 menargetkan dana sebesar Rp 1,5 miliar.
“Tujuan kegiatan Bulan Dana PMI ini antara lain untuk kemanusiaan masyarakat guna mendukung kepalangmerahan dan memupuk jiwa sosial masyarakat,” katanya.
Adapun kupon yang akan dibagikan nilainya antara Rp 2000 - Rp 50.000. Dengan 24 sasaran diantaranya pejabat dan anggota DPRD, PNS, Pamong, masyarakat umum dan lainnya. (*)
