Jumlah Usaha di Kulonprogo Meningkat 45 Persen, BPS Gelar Sensus Ekonomi 2026
Sensus ekonomi diperlukan untuk menangkap perubahan struktur ekonomi yang berlangsung cepat.
Anung Marganto 
KORANBERNAS.ID, KULONPROGO -- Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggelar Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Kulonprogo untuk memetakan perubahan dunia usaha yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 637 petugas lapangan.
Data BPS menunjukkan jumlah usaha di Kulonprogo terus bertambah. Pada 2006 tercatat 50.555 unit usaha meningkat menjadi 64.339 unit pada 2016 dan mencapai 73.394 unit pada 2026 berdasarkan Statistical Business Register. Dalam kurun dua dekade, jumlah usaha bertambah sekitar 45 persen.
Saat pencanangan SE 2026 di Alun-alun Wates, Minggu (21/6/2026), Bupati Kulonprogo Agung Setyawan memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada petugas sensus didampingi Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih serta Kepala BPS Kulonprogo Ahmad Johan Affandi.
Ahmad Johan mengatakan sensus ekonomi diperlukan untuk menangkap perubahan struktur ekonomi yang berlangsung cepat. Menurut dia, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola usaha masyarakat dibandingkan satu dekade lalu.
Pembayaran digital
“Pada 2016 perdagangan elektronik belum sebesar sekarang. Sistem pembayaran digital seperti QRIS juga belum berkembang luas. Kami perlu melihat bagaimana perubahan ekonomi yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir,” kata Johan.
Sebanyak 562 petugas pencacah dan 75 petugas pemeriksa diterjunkan ke seluruh wilayah kabupaten ini. Mereka akan mendata seluruh usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan berskala besar.
Endang Tri Wahyuningsih menambahkan hasil sensus akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Data tersebut juga akan mendukung perencanaan di bidang ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM serta investasi daerah.
“Sensus ini memberi gambaran perkembangan ekonomi selama sepuluh tahun dan memungkinkan pemetaan hingga wilayah administrasi terkecil,” ujarnya.
Data akurat
Sedangkan Agung Setyawan meminta masyarakat memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut dia, pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengevaluasi sekaligus menyusun kebijakan pembangunan.
“Naik atau turun tidak menjadi persoalan. Yang penting data yang diberikan benar sehingga pemerintah dapat membaca kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Agung menyebutkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor tersebut mencapai sekitar 30 persen dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh berkembangnya destinasi wisata, usaha kuliner, akomodasi dan aktivitas ekonomi terkait dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA).
Selain mendata usaha konvensional, SE 2026 juga mencakup aktivitas ekonomi digital dan ekonomi kreatif. BPS menyediakan layanan NGIBAR (Ngisi Bareng SE 2026) yang memungkinkan pelaku usaha mengisi kuesioner secara mandiri.
Hasil sensus ini diharapkan menjadi potret terbaru perekonomian Kulonprogo yang dalam satu dekade terakhir mengalami perubahan cukup besar seiring pertumbuhan sektor jasa, pariwisata, perdagangan dan berkembangnya kawasan penyangga YIA. (*)
