HIPMI DIY Dukung Pemerintah Benahi MBG, Jangan Korbankan UMKM

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Langkah pemerintah melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh dukungan dari kalangan pengusaha muda di DIY. Namun di saat yang sama, dunia usaha mengingatkan agar proses bersih-bersih tersebut tidak berujung pada korban baru.

"Jangan sampai pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang telah berinvestasi besar demi menjalankan program prioritas pemerintah tersebut dikorbankan," kata Ekawati Rahayu Putri, Ketua Umum BPD HIPMI DIY, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2206).

Eka menegaskan organisasinya mendukung penuh evaluasi dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan di tingkat pengambil kebijakan. Namun jangan sampai pembersihan tata kelola mengorbankan UMKM.

Dia mengingatkan langkah pembenahan tidak dilakukan secara menyamaratakan hingga berdampak kepada para mitra pelaksana yang selama ini menjalankan program sesuai aturan.

"Persoalannya, pisau evaluasi yang seharusnya mengarah ke segelintir oknum di pucuk jangan sampai memotong ribuan pengusaha jujur di lapangan. Mereka ini bukan oligarki. Sebagian besar adalah pelaku UMKM yang menggadaikan aset dan menanggung cicilan bank demi membangun dapur untuk program pemerintah," ungkapnya.

Menurutnya, sebagian besar mitra pelaksana MBG di daerah merupakan pelaku usaha kecil dan menengah yang mengambil risiko besar mendukung program tersebut. Investasi yang dikeluarkan untuk membangun satu dapur lengkap dengan peralatan dan sarana pendukung bahkan dapat mencapai miliaran rupiah.

Dengan perhitungan bisnis yang mengandalkan keberlanjutan volume layanan dalam jangka panjang, investasi tersebut umumnya baru dapat kembali setelah beberapa tahun operasional berjalan.

Kondisi menjadi berat ketika distribusi makanan dihentikan sementara, termasuk selama masa libur sekolah. Penghentian operasional menyebabkan pemasukan terhenti, sementara berbagai kewajiban finansial tetap harus dibayar.

"Cicilan perbankan, biaya operasional dapur, honor relawan hingga pembayaran kepada petani dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku tetap berjalan meski kegiatan distribusi berhenti," ungkapnya.

Efek domino

HIPMI DIY menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap ekosistem ekonomi lokal apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Karena itu, organisasi pengusaha muda tersebut mendorong adanya mekanisme pembenahan yang mampu membedakan secara tegas antara pelaku yang melakukan pelanggaran dan mitra yang selama ini menjalankan kewajibannya dengan baik.

"Yang kami khawatirkan adalah ketika penegakan aturan berubah menjadi penangguhan yang menyamaratakan. Yang salah harus ditindak tegas, tetapi yang patuh harus dilindungi," ujar Ekawati.

HIPMI DIY juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang dialog permanen dengan para mitra pelaksana dan asosiasi pengusaha agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat dapat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

BGN tidak perlu memikul pembenahan ini sendirian. Mereka mestinya membuka meja dialog dengan mitra dan asosiasi pengusaha. "HIPMI DIY siap menjadi jembatan, bukan untuk melindungi yang bersalah, tetapi untuk memastikan yang taat tidak ikut menjadi korban dari pembenahan," katanya.

Secara konkret, HIPMI DIY mengusulkan lima langkah kepada pemerintah, yakni pembentukan saluran dialog tetap antara BGN dan mitra pelaksana, kepastian pembayaran dan kontrak kerja sama, mekanisme transisi saat penghentian sementara program, penerapan akuntabilitas yang membedakan antara pelanggar dan mitra patuh, serta pelibatan pelaku usaha dalam penyusunan standar tata kelola baru.

Bagi HIPMI DIY, persoalan ini tidak hanya menyangkut keberlangsungan Program MBG. Namun juga menyangkut kepercayaan dunia usaha terhadap kemitraan dengan pemerintah.

"Negara tidak bisa memberi makan puluhan juta anak sendirian. Kemitraan dengan dunia usaha itu tulang punggung program ini, bukan pelengkap. Menjaga kepercayaan mitra hari ini adalah ongkos paling murah untuk memastikan program ini sanggup tumbuh, bukan justru kehilangan kapasitasnya di tengah jalan," kata dia. (*)