Budaya dan Aspirasi Rakyat Bertemu di Yogyakarta dengan Aksi Damai Tanpa Anarkis

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Senin (1/9/2025) masyarakat Yogyakarta menyaksikan denyut sosial politik yang menguat dari dua arah. Di jantung Malioboro, pasukan budaya Nayantaka DIY bersama Jaga Warga berjaga menjaga ketertiban, sementara ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar demonstrasi damai di Bundaran UGM dan Gedung DPRD DIY dengan berbagai tuntutan.

Sejak pagi, sekitar dua ratus personel Nayantaka tampil mengenakan surjan peranakan dan jarik, simbol penghormatan pada budaya dan identitas istimewa Yogyakarta.

Kehadiran mereka mengikuti dhawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meminta Yogyakarta tetap dijaga kedamaiannya di tengah maraknya aksi unjuk rasa.

Ketua Nayantaka, Gandang Hardjanata, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak demonstrasi, namun menolak keras tindakan anarkis. 

“Jogja cinta damai, Jogja anti kekerasan. Kami hadir untuk menjaga ketertiban, bukan menghalangi aspirasi rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, di Bundaran UGM, massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi damai dengan tajuk “Jogja Memanggil”. Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, kali ini tidak ada long march. 

Massa duduk melingkar, mendengarkan orasi, sebagian membuka lapak baca, menggunakan payung warna-warni, dan mengenakan pakaian cerah untuk menunjukkan bahwa aksi berlangsung inklusif dan damai. 

Salah satu juru bicara aksi, Elanto Wijayanto, menjelaskan bahwa titik Bundaran UGM dipilih karena dianggap paling aman dan minim potensi provokasi. Agenda aksi pun dirancang agar tidak mengganggu aktivitas pedagang di Malioboro.

Dalam tuntutannya, massa menyerukan agar pemerintah menggagalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan mewujudkan pendidikan gratis, mengusut tuntas kekerasan aparat, serta membebaskan pejuang HAM dan lingkungan yang ditahan.

Mereka juga menuntut pemecatan dan pengadilan terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mendesak reformasi total Polri dan TNI, penarikan militer ke barak, penghapusan komando teritorial, serta pencabutan UU TNI. 

Selain itu, massa juga menuntut penurunan pajak bumi dan bangunan sekaligus menaikkan pajak orang kaya sebagai bentuk keadilan ekonomi. 

Sejumlah mahasiswa juga menyatakan akan melakukan ziarah ke makam Rheza Sendy Pratama, mahasiswa Amikom yang meninggal saat bentrok di depan Polda DIY, sebagai penghormatan dan pengingat atas tragedi yang menimpa rekan mereka. 

Menjelang sore, sekitar pukul 14.15 WIB, massa mulai membubarkan diri dengan tertib, membersihkan area dan mengumpulkan spanduk sehingga lalu lintas kembali normal.

Di sisi lain, aksi juga berlangsung di depan Gedung DPRD DIY. Ratusan mahasiswa bergerak melakukan orasi sejak berangkat dari pedestrian Malioboro hingga akhirnya masuk ke halaman gedung cagar budaya tersebut. 

Mereka menyoroti keterlibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi yang dinilai melanggar norma demokrasi dan menghidupkan kembali trauma reformasi 1998. 

Orator aksi menegaskan bahwa keterlibatan militer di ruang sipil berbahaya dan dapat menggerus semangat reformasi. Selain itu, massa juga menuntut pengusutan tuntas tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas barakuda saat aksi 28 Agustus, dan mahasiswa Amikom yang meninggal akibat dugaan penganiayaan aparat.

Mereka juga menolak rencana kenaikan tunjangan DPRD yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Hingga gelap, situasi di Yogyakarta relatif terkendali. Nayantaka tetap bersiaga di Malioboro menjaga citra kota wisata agar tidak terganggu, sementara mahasiswa di Bundaran UGM dan DPRD DIY menyampaikan aspirasi mereka dengan lantang namun tetap tertib. 

Dua wajah Yogyakarta hari ini—kekuatan budaya yang menjaga perdamaian dan suara mahasiswa yang menuntut perubahan—menjadi gambaran bagaimana kota ini merespons dinamika sosial politik dengan cara yang khas. (*)