BPKP DIY Mengevaluasi Penganggaran APBD Kebumen 2023
Tapi anggarannya justru lebih banyak keluar untuk operasional.
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023.
Lima sektor pembangunan peningkatan sumber daya manusia menjadi sasarannya. Evaluasi ini dimaksudkan untuk penanggulangan stunting dan kemiskinan, agar anggaran bagi penerima manfaat lebih besar dibandingkan operasional pelaksana program.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara BPKP Perwakilan DIY, Yusuf Partono, mengatakan kegiatan Evran ini ada lima fokus utama.
Yaitu, berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM serta peningkatan daya saing pariwisata.
Bupati Kebumen memimpin rapat evaluasi. (istimewa)
“Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo," kata Yusuf Partono usai rapat dengan Pemkab Kebumen, Jumat (15/9/2023).
Evaluasi bermanfaat untuk membantu pemerintah daerah, bagaimana lima program pemerintah bisa tercapai atau terealisasi sesuai dengan tujuan utamanya.
BPKP akan melihat apakah program yang dicanangkan Pemkab Kebumen pada lima prioritas utama, perencanaannya efektif atau tidak, atau berhubungan langsung atau tidak dengan tujuan utama, kemudian realisasinya.
"Jangan sampai program dan anggaran justru tidak efektif bahkan menyimpang. Ini harus kita lihat bersama," ujar Yusuf.
ARTIKEL LAINNYA: Seorang Kades di Kebumen Berikan Gajinya Rp 2,4 Juta untuk Warga
Beberapa persoalan yang kerap ditemukan adalah ketidakefektifan program yang dibuat, program tidak sesuai sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan utama.
Misalnya, penurunan stunting seharusnya anggaran itu benar-benar difokuskan pada pemberian makanan dan gizi untuk balita dan ibu hamil. Tapi faktanya banyak dihabiskan untuk operasional, seperti rapat-rapat yang tidak terlalu penting.
Menurut dia, program itu tidak sesuai dengan tujuan utamanya. “Padahal kita maunya penanganan kemiskinan dan stunting ini teratasi, porsinya lebih banyak, tapi anggarannya justru lebih banyak keluar untuk operasional,” jelasnya.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, Pemkab Kebumen menyambut baik adanya evaluasi dari BPKP terhadap lima prioritas utama yang akan digarap. Pemkab Kebumen sangat terbuka dengan siapa pun dalam hal perbaikan sistem.
ARTIKEL LAINNYA: Berbahaya, Luas Vegetasi Hutan Lindung di Purworejo Semakin Berkurang
"Kebetulan pemerintah juga tengah fokus penanganan kemiskinan dan stunting, kita terus berupaya menekan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Kebumen dengan berbagai program," kata bupati.
Sektor lain juga menjadi fokus pemerintah seperti pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan dan pariwisata.
“Untuk penguatan UMKM, kita banyak mengadakan event dan pameran, terakhir kemarin kita baru saja mengadakan Kebumen International Expo yang 70 persen diisi UMKM," kata Arif Sugiyanto.
Dia berharap evaluasi BPKP bisa menghasilkan penilaian yang matang, terukur dan terarah sehingga program yang dicanangkan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien sesuai tujuan utamanya. (*)
