Warga Kesulitan Air Bersih, DPRD DIY Dorong Pembangunan Bendungan di Bawah Jembatan Ngablak
Komisi C DPRD DIY mengusulkan pembangunan bendungan dan tanggul di bawah Jembatan Ngablak, Bantul, sebagai solusi krisis air bersih yang dialami ribuan warga saat musim kemarau sekaligus mendukung irigasi pertanian dan ketahanan pangan.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL – Komisi C DPRD DIY mendorong pembangunan bendungan sekaligus tanggul di bawah Jembatan Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul, sebagai solusi mengatasi krisis air bersih yang setiap musim kemarau dialami ribuan warga di kawasan tersebut.
"Juga perlu dibuat bendungan dan tanggul untuk menahan air sungai sehingga dapat meninggikan debit air sumur warga. Saat musim kemarau seperti sekarang, ribuan warga di sekitar Jembatan Ngablak dan Jlamprang kesulitan air bersih karena sumur menyusut bahkan kering. Akibatnya, warga harus membeli air tangki," kata Sekretaris Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, saat silaturahmi Komisi C DPRD DIY dengan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Rumah Dinas Bupati Bantul, Trirenggo, Kamis (16/7/2026).
Menurut Amir, selain mengatasi krisis air bersih, pembangunan bendungan dan tanggul juga akan mendukung kebutuhan irigasi ratusan hektare lahan pertanian di Kalurahan Potorono, Jambidan, Sitimulyo hingga Bawuran.
"Pengairan ini sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan," ujarnya.
Amir juga menyoroti kondisi tanggul di sisi utara Jembatan Ngablak yang longsor hingga mendekati permukiman warga. Menurutnya, kerusakan tersebut perlu segera ditangani karena berpotensi membahayakan konstruksi jembatan.
"Sekarang tanah di bawah jembatan sudah tergerus dan tidak kuat. Kami khawatir membahayakan pengguna jalan yang melintasi Jembatan Ngablak," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, S.Sos., mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antara DPRD DIY dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan prioritas pembangunan.
"Kami sebagai wakil rakyat melihat langsung kebutuhan masyarakat di lapangan, kemudian kami sinergikan dengan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga," ujarnya.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan pembangunan daerah saat ini menghadapi tantangan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp200 miliar. Karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi berbagai pihak, termasuk melalui aspirasi dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
"Banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, bendungan, lampu penerangan jalan hingga infrastruktur lain yang menyangkut kepentingan masyarakat," katanya. (*)
