UGM Anugerahi Menhub Gelar Doktor Honoris Causa

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menganugerahi gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (Hc). Tahun ini giliran Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya yang memperoleh gelar tersebut.

Alumni Jurusan Arsitektur UGM Angkatan 1991 ini dinilai berhasil mengembangkan transportasi merajut susantara. Penghargaan diberikan Rektor UGM, Panut Mulyono, bersama Senat Akademik di kampus setempat, Senin (23/5/2022).

Budi Karya dalam pidatonya mengungkapkan berdasarkan penilaian Bank Dunia dan The Global Economy tahun 2021, kualitas infrastruktur transportasi di Indonesia secara konsisten menunjukkan tren yang naik dan positif sejak 2014.

Ini terjadi karena pembangunan infrastruktur transportasi memenuhi empat aspek, yakni berkeadilan, berkelanjutan, keberagaman dan kerakyatan.

Kemenhub sejak beberapa tahun mengembangkan transportasi merajut nusantara. Sistem transportasi ini menjamin konektivitas antarwilayah di kepulauan nusantara.

"Membangun infrastruktur transportasi bukan saja membangun bandara, pelabuhan, stasiun dan rel,serta terminal atau sekadar mengadakan pesawat, bus, kapal, dan kereta api, namun juga membangun sistem keselamatan, keamanan dan pelayanan yang akhirnya akan menciptakan harapan dan peradaban baru," paparnya.

Menurut Menhub, transportasi berkontribusi dalam merajut keadilan yang berorientasi kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Arah pembangunan infrastruktur transportasi bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris.

Dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya bagian Barat maupun Timur dan 3TP yaitu tertinggal, terpencil, terdepan dan perbatasan.

Beragam pembangunan pun dilakukan Kemenhub, mulai dari moda transportasi perintis, program tol laut, jembatan udara, kapal ternak, hingga pelayaran rakyat. Salah satu contoh seperti pembangunan bandara dan pelabuhan khusus Papua.

Selain program buy the service (BTS) di kota-kota besar Kemenhub juga mendukung transportasi berkeadilan di wilayah aglomerasi.

"Buy the service merupakan pembelian layanan angkutan umum oleh pemerintah kepada operator angkutan umum swasta untuk meningkatkan keandalan transportasi masal," jelasnya.

Sejumlah program, lanjut Budi Karya terus dilakukan agar memiliki manfaat bagi masyarakat. Diantaranya pelaksanaan mudik gratis baik yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN, swasta serta komunitas yang menjadi bentuk pelayanan mudik terhadap masyarakat beberapa waktu lalu.

Penyediaan ruang karantina di sekolah yang berada di bawah naungan Kemenhub dan pengoperasian RS Kapal Terapung di Jawa Timur, Riau dan Papua pun dilakukan. Juga pengadaan vaksin gratis untuk masyarakat juga dilaksanakan di 14 terminal tipe A dan sejumlah pelabuhan penyeberangan.

"Untuk melindungi daya beli masyarakat, Kementerian Perhubungan menentukan tarif batas atas dan batas bawah untuk taksi dan ojek online. Hal serupa juga diterapkan di angkutan udara," tambahnya. (*)