Target Indonesia Emisi Nol Bersih Paling Lambat Tahun 2060

KORANBERNAS.ID, JAKARTA -- Indonesia berkomitmen mencapai emisi nol bersih paling lambat tahun 2060. Target itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, yang menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30.

Dia menegaskan dukungan penuh terhadap Perjanjian Paris dalam pidatonya pada Leader Summit. Pemerintah Indonesia menyanggupi pemenuhan target itu disertai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang ditargetkan sebesar 8 persen.

"Strategi pertumbuhan hijau kami tercermin dan terukir dalam dokumen komitmen kontribusi nasional kedua, yaitu target 1,2 giga ton setara karbon dioksida pada skenario rendah dan 1,5 giga ton setara karbon dioksida pada skenario tinggi pada tahun 2035," jelas Hashim seperti dilansir indonesiadicop.id.

Hashim menyatakan, tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau.  "Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia," jelasnya.

Hutan adat

Sebagai wujud komitmen nyata, Presiden Prabowo telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. "Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis," ungkapnya.

Pernyataan tentang dimensi keberpihakan dalam aksi iklim dinilai masih bias kepentingan. Aktivis GIS Analyst Trend Asia yang turut hadir di COP30, Masagus Achmad Fathan Mubina, menilai keberpihakan itu masih dipertanyakan selama komoditas yang menimbulkan konflik seperti fosil dan nikel tidak dikeluarkan dalam skema transisi energi berkeadilan untuk mendukung aksi iklim.

"Komitmen keadilan iklim yang digaungkan pemerintah hanya akan sebatas ucapan jika tidak dibarengi upaya perlindungan pada pihak yang terdampak seperti masyarakat adat," ujar Fathan.

Dia mencontohkan proyek-proyek bioenergi yang dijalankan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan menunjukkan belum adanya komitmen perlindungan masyarakat dan ruang hidupnya yang terancam karena kebijakan transisi energi pemerintah.

Berperan lebih

Fathan berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya berperan lebih jauh memperjuangkan kepentingan ekologis dan sosial ketika berhadapan dengan institusi lain.

Kritik serupa dilontarkan Rosi Yow dari Greenpeace Indonesia yang menjadi perwakilan dari Papua. Dia mempertanyakan transparansi komitmen pemerintah Indonesia untuk aksi iklim di pertemuan akbar ini.

Sementara itu, Fadilla Miftahul perwakilan dari Climate Rangers menilai negosiasi Indonesia dalam aksi iklim global selama di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis iklim khususnya bagi mereka yang terdampak.

Fadilla mengungkapkan dialog-dialog dalam aksi iklim sejauh ini belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi generasi muda. Di sela COP30, sebagai bentuk inisiatif partisipasi generasi muda untuk aksi iklim, dia menyerahkan secara langsung kepada Hashim sebuah dokumen hasil kesepakatan dari ribuan orang muda dari lebih dari 150 negara.

Mandat global

Dari Indonesia, Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi yang hadir dan memastikan aspirasi orang muda Indonesia tertuang dalam National Children and Youth Statement sehingga turut menjadi bagian dari mandat global tersebut.

"Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang mewarisi krisis," kata Fadilla yang juga penerima Training Program COP30 yang didukung Koalisi Orang Muda Global dan Smith School University of Oxford.

COP30 berlangsung di Belem, Brasil hingga 21 November 2025. Platform indonesiacop.id menyajikan informasi terkini mengenai agenda dan kemajuan negosiasi delegasi pemerintah Indonesia. (*)