Tak Ada Pilihan Lain Warga Terpaksa Tidur di Balai RT

Tak Ada Pilihan Lain Warga Terpaksa Tidur di Balai RT

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Sudah bertahun-tahun warga RT 8 Padukuhan Dongkelan Panggungharjo Sewon Bantul ini merasa tidak tenang saat musim hujan datang. Gara-garanya, saluran air hujan (SAH) yang berada di dekat permukiman mereka meluap dan membanjiri rumah-rumah.

Warga yang sekian lama merasakan kondisi itu akhirnya memperoleh kesempatan curhat tatkala jajaran Komisi C DPRD DIY bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY meninjau lokasi tersebut, Senin (24/2/2020).

Komisi yang membidangi pembangunan ini diketuai oleh Arif Setiadi didampingi wakil ketua Gimmy Rusdin Sinaga dan sekretaris Suparja serta anggota terdiri dari Ispriyatun Triatmojo, Novida Kartika Hadhi, Wahyu Pradana Ade Putra, Amir Syarifudin, Sadar Narima, Purwanto, Sutiyo, Lilik Syaiful Ahmad, Agus Sumaryanto dan Erlia Risti.

Dalam kesempatan itu Kepala Dukuh Dongkelan, Edi Sarwono, menyampaikan apabila hujan turun sangat deras hampir bisa dipastikan belasan rumah kebanjiran.

Jika hujan berhari-hari rumah yang terkena luapan banjir bisa mencapai 20-an. Tidak ada pilihan lain bagi warga untuk tidur di balai RT. "Kami terpaksa tidur di balai RT," kata Edi Sarwono.

Kenapa sampai terjadi, Edi, menjelaskan karena air dari sejumlah wilayah yaitu Suryodiningratan, Minggiran, Jokteng Kulon dan  Plengkung Gading mengalir ke satu titik. Akibatnya wilayah Dongkelan tak mampu menampung.

Ditambah lagi Bendungan Tanjung di kawasan Tamansari atau sekitar Pasar Ngasem tidak mampu menampung air sehingga masuk ke SAH Dongkelan.

Menurut Edi, sebenarnya air bisa masuk saluran di timur SAH Dongkelan dekat pabrik tekstil PT Samitek Ring Road Selatan. Masalahnya, karena SAH Dongkelan lebih rendah otomatis air mengalir ke wilayahnya. Tumpukan sampah membuat luapan lebih besar. Warga ingin masalah itu segera terselesaikan.

Kepada wartawan, Arif Setiadi menjelaskan perlu ada solusi dan langkah cepat menangani luapan air tersebut. Komisi C mendorong dinas terkait segera menyusun rencana teknis beserta rencana anggaran dan belanja. Diharapkan melalui APBD DIY 2020 Perubahan dapat dilakukan langkah awal berupa pengerukan saluran air hujan.

Ini diperlukan sebagai upaya mengurangi potensi banjir sekaligus menjawab keluhan masyarakat. "Ini untuk kepentingan masyarakat yang terdampak banjir," kata Arif. Selain menggenangi rumah, luapan air juga mengganggu arus lalu lintas.

Plt Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, R Tito Asung Kumoro W, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan Detail Engineering Design (DED) saluran air Jogokaryan. Tahun ini DED tersebut khusus untuk Saluran Mataram.

Dewan berharap DED itu diperluas mencapai SAH Dongkelan. Prinsipnya harus ada penanganan sementara. "Tadi ada semacam kesepakatan langkah awal berupa pengerukan dan pemeliharaan drainase," sambung Arif. (sol)